Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Biden Usulkan Pengenaan Pajak Penghasilan Minimum untuk Orang Kaya

A+
A-
1
A+
A-
1
Biden Usulkan Pengenaan Pajak Penghasilan Minimum untuk Orang Kaya

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/aww/sad.

WASHINGTON, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mengumumkan proposal untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada masyarakat Amerika yang tergolong sangat kaya.

Menurut dokumen dari Gedung Putih, salah satu usulan dalam proposal tersebut ialah terkait dengan pajak penghasilan minimum miliarder. Dengan pengenaan pajak ini, diharapkan masyarakat AS yang tergolong sangat kaya membayar pajak yang lebih tinggi.

"Pajak minimum ini akan memastikan orang Amerika terkaya tidak lagi membayar tarif pajak yang lebih rendah dari guru dan petugas pemadam kebakaran," sebut pemerintah dalam dokumen tersebut, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Seperti dilansir cnbc.com, PPh minimum bagi miliarder merupakan pengenaan tarif PPh minimum sebesar 20% untuk rumah tangga AS yang memiliki nilai lebih dari US$100 juta atau setara dengan Rp1,44 triliun.

Apabila rumah tangga kaya sudah membayar 20% dari pendapatan penuh mereka, mereka tidak perlu membayar pajak tambahan. Namun, jika membayar kurang dari 20%, mereka dikenai pembayaran isi ulang untuk memenuhi minimum baru.

Usulan ini menjadi bagian dari proposal anggaran 2023. Melalui penerapan PPh minimum bagi miliarder, pemerintah berharap defisit anggaran dapat berkurang sekitar US$360 miliar atau Rp5,17 triliun dalam dekade berikutnya.

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Sebagai informasi, saat tahun fiskal 2021, defisit federal menyentuh angka hampir US$2,8 trilun atau sekitar Rp40.210,24 triliun. Angka tersebut masih lebih sedikit US$360 miliar dibandingkan dengan 2020.

Tak hanya itu, lebih sedikit dukungan ekonomi dan pandemi Covid-19 yang dibutuhkan untuk orang pribadi dan bisnis. Meski demikian, ekonomi yang kuat tetap perlu didukung dengan pengumpulan pendapatan negara yang lebih banyak. (rig)

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar
Topik : presiden as joe biden, amerika serikat, HNWI, pajak penghasilan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 08:35 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp50 Miliar

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak