KEBIJAKAN PAJAK

Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

Dian Kurniati | Senin, 11 September 2023 | 09:00 WIB
Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) berbicara pada sesi pertama KTT G20 sementara Presiden AS Joe Biden (kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo mendengarkan, di New Delhi, India, Sabtu, (9 /9/2023). ANTARA FOTO/Pool via Reuters-Evan Vucci/hp. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara terkait dengan pentingnya kesetaraan untuk membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur dalam forum KTT G-20 di India pada akhir pekan lalu.

Jokowi menyinggung isu kesetaraan ini pada sesi kedua KTT G-20 yang tema One Family. Pada sesi tersebut, ia menjelaskan kesetaraan dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

"Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang," katanya, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Baca Juga:
WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Jokowi menuturkan Indonesia berharap dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun. Menurutnya, suatu keluarga juga harus memiliki tujuan bersama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Program Hilirisasi

Pada forum tersebut, ia berharap negara-negara G-20 bisa mendukung program hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara. Menurutnya, program hilirisasi biasanya dilaksanakan untuk melakukan lompatan pembangunan.

Jokowi menyebut setiap negara berkembang berhak untuk melakukan lompatan pembangunan. Untuk itu, G-20 bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

"G-20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif," ujarnya.

Presiden juga kembali menyerukan stabilisasi global, salah satunya dengan menghentikan perang. Selain itu, ia mendorong terjaganya menjaga solidaritas antarnegara, termasuk pada isu kesehatan yang salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas