Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

A+
A-
6
A+
A-
6
BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Asisten Gubernur BI Juda Agung. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) berharap pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) hingga 2022.

Asisten Gubernur BI Juda Agung mengatakan sektor properti beserta usaha pendukungnya masih membutuhkan insentif agar pulih dari pandemi Covid-19. Menurutnya, insentif PPN DTP dapat terus disinergikan dengan kebijakan kelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% dari BI yang diperpanjang sampai tahun depan.

"Ini perlu kita sinergikan dengan pemerintah. Tahun ini, uang muka yang 0% itu didukung oleh PPN yang ditanggung pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah juga akan mendorong dari sisi PPN untuk properti ya," katanya, dikutip Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Khawatir Muncul Sengketa, Pengusaha Nantikan Aturan Teknis UU HPP

Juda mengatakan usaha properti menjadi salah satu sektor yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Sektor itu mengalami kontraksi karena daya beli masyarakat menurun atau orang yang memiliki uang memilih untuk menahan pembelian rumah.

Sejak BI memberikan kelonggaran DP 0% dan pemerintah memberikan insentif PPN rumah DTP, tren pemulihan pada penjualan rumah baru mulai terlihat. Perbaikan kinerja juga kemudian ikut dirasakan sektor pendukungnya seperti industri bahan material bangunan hingga jasa penyedia pembiayaan properti.

Juda menyebut BI telah mengumumkan perpanjangan kelonggaran DP rumah sampai 0% hingga Desember 2022. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan kredit properti pada tahun depan.

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

"Pada 2021, kebijakan ini [kelonggaran DP 0%] efektif mendorong kredit. Ini yang akan kita lanjutkan sampai akhir tahun depan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 103/2021 mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021. Insentif tersebut menjadi bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (sap)

Topik : insentif pajak, PPN, real estate, Bank Indonesia, PPN DTP, kredit, KPR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:59 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai NPPN? Sekarang Bisa Beritahukan Lewat 2 Saluran Kring Pajak Ini

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:30 WIB
PMK 209/2021

Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:00 WIB
PMK 226/2021

Insentif PPh untuk Produsen Alkes Disetop, Ini Alasan Kemenkeu

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak