Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

A+
A-
75
A+
A-
75
Bersiap, Coretax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Coretax administration system yang sedang dikembangkan Ditjen Pajak (DJP) bakal mempermudah otoritas meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada perbankan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan pihaknya selama ini telah aktif meminta IBK kepada perbankan bila hendak memeriksa atau memblokir rekening wajib pajak.

Namun, selama ini permintaan IBK kepada perbankan tersebut masih dilaksanakan secara manual.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

"IBK yang dikirim Bapak/Ibu sekalian itu terkait dengan misalnya, kami ingin memblokir rekening wajib pajak, pemeriksaan, penyidikan bukper, itu kami biasanya minta data dari perbankan. Saat ini masih manual, tebar jaring," ujar Hantriono dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1/2022).

Bila sistem inti administrasi perpajakan mulai jalan pada Oktober 2023, maka permintaan dari DJP dan pemberian IBK dari bank dilakukan melalui sistem.

"Tidak ada lagi ngirim surat, semua by system. Kami minta by system, Bapak/Ibu ngirim by system. Ini tentu perlu penyesuaian di sistem Bapak/Ibu sekalian pada 2023," ujar Hantriono.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Untuk diketahui, coretax administration system telah dibangun oleh DJP sejak 2018 dan rencananya akan diluncurkan dan diimplementasikan secara penuh pada Oktober 2023.

Sistem pihak ketiga yang terhubung dengan coretax administration system diwajibkan untuk siap terhubung pada Juni 2023. Salah satu sistem pihak ketiga yang dimaksud adalah sistem administrasi perbankan. (sap)

Baca Juga: DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya
Topik : sistem inti administrasi pajak, core tax administration system, PSIAP, Ditjen Pajak, administrasi perpajakan, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lidya

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:28 WIB
Mending ikut tax amnesti sekarang. Drpd denda 300% setelah core tax system diberlakukan. Ungkap aja semuanya karena bagaimanapun dg jujur hati kita akan terasa damai. Dan usahapun insyaallah akan lebih berkah 👍
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor