Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Berlaku Mulai Bulan Ini, e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

A+
A-
5
A+
A-
5
Berlaku Mulai Bulan Ini, e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sudah wajib digunakan mulai masa pajak September 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/9/2021).

Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik. Adapun dokumen elektronik tersebut dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

“Peraturan Direktur Jenderal [No. PER-17/PJ/2021] ini mulai berlaku sejak masa pajak September 2021,” bunyi Pasal 17 beleid yang ditetapkan pada 18 Agustus 2021 tersebut.

Adapun SPT unifikasi instansi pemerintah meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah, serta PPN dan/atau PPnBM.

Sebagai informasi kembali, sesuai dengan PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021, kewajiban menggunakan NPWP instansi pemerintah berlaku sejak masa September 2021. Penghapusan NPWP bendahara secara jabatan oleh dirjen pajak juga terhitung sejak 1 September 2021.

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Selain mengenai kewajiban penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah, ada pula bahasan mengenai rencana konsinyasi mengenai RUU KUP yang akan digelar DPR dan pemerintah mulai pekan depan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Untuk Pelaporan pada Oktober 2021

Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Yudha Wijaya mengatakan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sudah bisa digunakan untuk pencatatan transaksi mulai 1 September 2021.

“Aplikasi e-bupot instansi pemerintah ini disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk transaksi-transaksi yang dimulai pada 1 september 2021. Lalu, mereka [bendahara instansi pemerintah] akan melaporkan pada Oktober paling lambat tanggal 20,” ujarnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

Aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sebagai one stop service pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja kementerian/lembaga. Kewajiban penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah tidak berlaku surut untuk masa pajak sebelum September 2021.

"Jika instansi melakukan pembetulan untuk masa pajak sebelum September 2021, seperti Agustus dan Juli, tidak boleh menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi. Hal itu dilakukan dengan saluran yang sebelumnya digunakan, misalnya dengan e-SPT atau manual," jelas Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Yudha Wijaya. (DDTCNews)

Target Penerimaan Perpajakan 2022

Rapat Panja A mengenai RAPBN 2022 menyepakati target penerimaan perpajakan tahun depan senilai Rp1.510 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang usulan pemerintah senilai Rp1.506,9 triliun.

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah Said memerinci target penerimaan pajak 2022 naik 0,16% dari usulan pemerintah Rp1.262,9 triliun menjadi Rp1.265 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,4%, dari Rp244 triliun menjadi Rp245 triliun. (DDTCNews)

Pendalaman RUU KUP dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan masih ada fraksi yang belum menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hingga Kamis (9/9/2021), baru 6 fraksi yang sudah menyampaikan DIM RUU KUP.

Insyaallah minggu depan konsinyasi dan pendalaman dengan pemerintah untuk mencocokkan pandangan fraksi dengan konsep pemerintah," ujarnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Kebijakan Cukai Rokok

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut perumusan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok makin sulit dilakukan setiap tahunnya.

Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyusun kebijakan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai tarif cukai rokok bahkan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

"Beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran rumusan kebijakannya. Ini bahkan dilakukan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Pajak Penghasilan UMKM

Masih terdapat beberapa pemotong/pemungut pajak yang tetap melakukan pemotongan/pemungutan PPh ketika bertransaksi dengan wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP.

Bila hal tersebut terjadi, wajib pajak UMKM disarankan untuk meminta bukti potong. Dalam SPT Tahunan, pemotongan PPh oleh pemotong bisa menjadi kredit pajak. Bila ada kelebihan pembayaran, bisa dilakukan restitusi. Oleh karena itu, bukti potong perlu disediakan sebagai bukti.

"Kalau wajib pajak mengeklaim sudah dipotong tapi tidak ada bukti potong, itu nanti yang harus dibuktikan ketika wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak tersebut. Kami harus mengecek apakah uang yang sudah dipotong betul-betul sudah disetorkan ke negara," ujar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, bendahara pemerintah, e-bupot, e-bupot unifikasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 16 September 2021 | 08:40 WIB
E-Bupot merupakan suatu bentuk modernisasi administrasi perpajakana atau digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan e-bukpot ini dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan DJP
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP yang Boleh Bayar Pajak dengan Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran