EFEK VIRUS CORONA

Berlaku Mulai Besok, Masa PPKM Mikro Diperpanjang 2 Minggu

Dian Kurniati | Senin, 08 Maret 2021 | 17:22 WIB
Berlaku Mulai Besok, Masa PPKM Mikro Diperpanjang 2 Minggu

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto saat menjelaskan perpanjangan waktu kebijakan PPKM mikro. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro selama 2 pekan, yakni 9—22 Maret 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan itu mempertimbangkan kasus aktif Covid-19 yang masih bertambah hingga saat ini. Dia juga mengumumkan perluasan PPKM skala mikro ke 3 provinsi.

“Terdapat 3 provinsi di luar Jawa-Bali yang diikutkan karena terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut," katanya melalui konferensi video, Senin (8/3/2021).

Baca Juga:
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

Sebelumnya, kebijakan berlaku pada 7 provinsi di Jawa dan Bali. Airlangga mengatakan penentuan perpanjangan dan perluasan PPKM mikro masih sama seperti sebelumnya, yakni harus memenuhi salah satu dari 4 parameter.

Parameter tersebut meliputi tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, serta tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

Adapun kebijakan pembatasan kegiatan juga masih sama, kecuali untuk fasilitas umum yang kini diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimum 50% dengan pengaturan pemerintah daerah.

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Airlangga memerinci PPKM mikro mulai besok akan berlaku di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Dia pun meminta gubernur untuk segera menerbitkan instruksi mengenai perpanjangan PPKM skala mikro tersebut, termasuk pada 3 provinsi yang baru ditetapkan. "Dasar hukumnya sudah diterbitkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021," ujarnya.

Hingga 7 Maret 2020, Airlangga menambahkan, kasus aktif mulai menunjukkan penurunan karena kebijakan PPKM skala mikro. Persentase kasus aktif kini tercatat 10,71%, lebih kecil dibandingkan dengan kondisi 2 pekan sebelumnya yang mencapai 12,29%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Selasa, 06 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Begini Tata Cara Aktivasi dan Lupa EFIN Pascapandemi Covid-19

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%