Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Berlaku 6 Bulan, PPN Rumah Ditanggung Pemerintah

A+
A-
2
A+
A-
2
Berlaku 6 Bulan, PPN Rumah Ditanggung Pemerintah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan dalam konferensi video, Senin (1/3/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan unit rumah tapak maupun rumah susun (rusun) untuk mendukung pemulihan sektor properti di tengah pandemi Covid-19.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/PMK.010/2021. Insentif berlaku selama 6 bulan dari Maret hingga Agustus 2021.

"Fasilitas yang diberikan terkait PPN ditanggung pemerintah (DTP)," katanya melalui konferensi video, Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Kuartal I/2021, Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak Baru Terserap 26%

Airlangga mengatakan pemberian insentif PPN DTP akan mendorong daya beli masyarakat terhadap rumah yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor properti termasuk yang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Dia menyebut pertumbuhan sektor properti mengalami kontraksi 2,0% pada 2020. Sektor konstruksi bahkan minus 3,3%. Demikian pula pada jumlah pekerja di sektor property yang tercatat 9,1 juta pada akhir 2019, tetapi turun jadi 8,5 juta pada 2020.

Kontraksi sektor properti juga merembet pada industri yang berkaitan dengan properti. Kemenperin mencatat 174 industri ikutan pada sektor properti seperti baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga, serta 350 industri kecil terkait, seperti kasur, mebel, sapu, dan alat dapur.

Baca Juga: Ada Pelatihan Online Perpajakan Soal SPT PPh Badan, Tertarik?

Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (kaw)

Baca Juga: Ada Insentif PPnBM, DJP Ajak Masyarakat Segera Beli Mobil
Topik : PMK 21/2020, PPN rumah, PPN DTP, insentif pajak, properti
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 09 April 2021 | 17:49 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Jum'at, 09 April 2021 | 09:56 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kamis, 08 April 2021 | 16:56 WIB
INDEKS HARGA KONSUMEN
Kamis, 08 April 2021 | 15:10 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 18:14 WIB
CUKAI (10)
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL