KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Dian Kurniati | Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah memiliki pekerjaan untuk terus menjaga kesehatan APBN.

Sri Mulyani mengatakan kesehatan APBN akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara. Misalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical untuk menangani pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.

"APBN untuk bisa melindungi, menjadi instrumen yang baik untuk negara, dia tidak boleh sakit. Dia harus sehat. Namun, kadang-kadang APBN kerjanya luar biasa keras, sama seperti sekarang ini," katanya di depan para pelajar dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022, dikutip pada Senin (26/9/2022).

Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dalam suasana pandemi menjadikan APBN sebagai instrumen untuk penanganan pasien, vaksinasi, memberi bantuan sosial, serta mendorong pemulihan dunia usaha. Ketika pandemi makin tertangani, dunia kini dihadapkan pada kenaikan tensi geopolitik sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Dia memaparkan dampak kenaikan harga pangan dan energi telah terjadi di semua negara di dunia. Misalnya soal energi, pilihan yang tersedia pun hanya 2, yakni menaikkan harga BBM mengikuti harga minyak dunia atau menjaga harga BBM dengan menambah subsidi melalui APBN.

Di Indonesia, Sri Mulyani menyebut pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan menambah subsidi dan kompensasi menjadi Rp502,4 triliun. Hal itu dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat.

Baca Juga:
Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Namun ketika kebutuhan subsidi terus bertambah, pemerintah juga memutuskan menaikkan harga dan membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Dia menambahkan setiap kebijakan soal harga BBM di Indonesia telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan juga disusun untuk menjaga kesehatan APBN.

"Kalau kamu lihat APBN sakit seperti di Sri Lanka, Pakistan, maka ekonominya ikut sakit, negaranya ikut sakit," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Jumat, 19 April 2024 | 10:45 WIB RENCANA KERJA PEMERINTAH 2025

Longgarkan Ruang Fiskal, Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen

Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M