Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

A+
A-
1
A+
A-
1
Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah memiliki pekerjaan untuk terus menjaga kesehatan APBN.

Sri Mulyani mengatakan kesehatan APBN akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara. Misalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical untuk menangani pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.

"APBN untuk bisa melindungi, menjadi instrumen yang baik untuk negara, dia tidak boleh sakit. Dia harus sehat. Namun, kadang-kadang APBN kerjanya luar biasa keras, sama seperti sekarang ini," katanya di depan para pelajar dalam Pembukaan Olimpiade APBN 2022, dikutip pada Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Serahkan DIPA dan TKD 2023, Jokowi Ingatkan Soal Risiko Ekonomi Global

Sri Mulyani mengatakan pemerintah dalam suasana pandemi menjadikan APBN sebagai instrumen untuk penanganan pasien, vaksinasi, memberi bantuan sosial, serta mendorong pemulihan dunia usaha. Ketika pandemi makin tertangani, dunia kini dihadapkan pada kenaikan tensi geopolitik sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

Dia memaparkan dampak kenaikan harga pangan dan energi telah terjadi di semua negara di dunia. Misalnya soal energi, pilihan yang tersedia pun hanya 2, yakni menaikkan harga BBM mengikuti harga minyak dunia atau menjaga harga BBM dengan menambah subsidi melalui APBN.

Di Indonesia, Sri Mulyani menyebut pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan menambah subsidi dan kompensasi menjadi Rp502,4 triliun. Hal itu dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat.

Baca Juga: Kemenkeu Kucurkan DID Kembali untuk Pemda dengan Inflasi Terendah

Namun ketika kebutuhan subsidi terus bertambah, pemerintah juga memutuskan menaikkan harga dan membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Dia menambahkan setiap kebijakan soal harga BBM di Indonesia telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan juga disusun untuk menjaga kesehatan APBN.

"Kalau kamu lihat APBN sakit seperti di Sri Lanka, Pakistan, maka ekonominya ikut sakit, negaranya ikut sakit," ujarnya. (sap)

Baca Juga: 4 Strategi DJP dalam Amankan Target Penerimaan Pajak 2023

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN, belanja pemerintah, penerimaan negara, belanja subsidi, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai Tumbuh 25 Persen, Sri Mulyani: Masih Impresif

Jum'at, 25 November 2022 | 09:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

7 Bulan Berlaku, Kenaikan PPN Tambah Rp43 Triliun ke Penerimaan Pajak

Kamis, 24 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bayar Kompensasi Energi Rp268 Triliun ke Pertamina dan PLN

Kamis, 24 November 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2023, SiLPA Diperbesar Hingga Akhir Tahun

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif