Menkeu Pamer Ekonomi RI di Depan Investor AS

WASHINGTON, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sepekan ke depan berada di Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri berbagai acara. Salah satunya bertemu dengan investor asal AS dalam seminar yang diselenggarakan oleh The United Stated-Indonesia Society (USINDO).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia berupaya keras menghadapi kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dengan beberapa kejadian seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang disebut dengan Brexit, devaluasi mata uang China hingga volatilitas pasar keuangan pasca Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. 

"Presiden Jokowi bekerja penuh untuk bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan inklusifitas. Perekonomian Indonesia tetap baik pasca banyak persoalan yang terjadi di dunia," ujarnya di Washington, Kamis (20/4).

Pemerintah RI membuat kebijakan strategis untuk bisa memperkuat fundamental ekonomi, pengelolaan utang, reformasi fiskal, dan menjaga defisit anggaran supaya tetap berada pada batasan baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit transaksi berjalan berhasil diturunkan pada level yang baik yaitu sekitar 2% terhadap PDB. 

Kemudian inflasi juga sukses dijaga pada posisi sekitar 3% atau lebih rendah sejak tahun 1999, pada saat krisis moneter. Titik aman inflasi berhasil mendorong konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh selama ini.

Sementara, Sri menyatakan pengelolaan APBN harus bisa lebih kredibel yang salah satunya dengan memotong subsidi energi lalu mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial seperti amanat Presiden RI Joko Widodo.

Kredibilitas APBN tercermin pada terukurnya sisi belanja dengan memperhatikan penggunaannya guma mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping reformasi fiskal yang telah dijalankan pemerintah RI.

"APBN yang kami miliki benar-benar berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi saya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dan disalurkan dalam bentuk belanja negara yang efektif," pungkasnya. (Amu)