Percepat Realisasi, 2 Aturan Ini Disiapkan

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menyiapkan dua regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sekaligus membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan regulasi pertama adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) tentang Mekanisme dan Tata Kerja. Lalu regulasi kedua ialah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) tentang Pembentukan Pokja dan Sekretariat.

“Kita akan terus mengoptimalkan implementasi dari SNKI ini. Kita susun mekanisme dan tata kerja yang baik. Sekaligus membentuk tim yang fokus bertanggung jawab pada pelaksanaan SNKI ini,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (7/4).

Darmin mengimbau seluruh tim Pokja yang dibentuk untuk dapat mempersiapkan strategi kebijakan yang efektif, serta mencegah adanya regulasi yang justru menghambat tercapainya target SNKI.

"Rapat barusan juga membahas tentang target indikator SNKI, baik tentang sasaran dan indikator keuangan inklusif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2016, maupun tentang proyeksi Index Keuangan Inklusif Global Findex (World Bank)," tuturnya.

Sementara itu, ia menjelaskan pemerintah menyiapkan 7 Pokja yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini. Pokja-pokja tersebut antara lain Pokja Edukasi Keuangan, Pokja Hak Properti masyarakat, Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pokja Perlindungan Konsumen, Pokja Kebijakan dan Regulasi, serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.

Darmin menyatakan salah satu bagian dari program SNKI yang menjadi prioritas pemerintah adalah Sertifikasi Aset Rakyat. Menurutnya hal ini tidak serta merta hanya berurusan dengan tanah, tapi juga terkait dengan beberap hal lainnya.

"Alasan menggunakan terminologi Sertifikasi Aset Rakyat adalah karena ini bukan hanya soal tanah, tetapi kita juga akan menjangkau peternak, nelayan, dan lain-lain," pungkasnya

Di samping itu, pembahasan SNKI melalui rapat yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait termasuk dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Gfa/Amu)