BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mekanisme pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) lewat automatic adjustment kembali diterapkan pada tahun ini.
Menurut menkeu, pemblokiran belanja K/L untuk sementara waktu tersebut diperlukan untuk memitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan timbul pada tahun berjalan.
"Automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja," ujar Sri Mulyani, Sabtu (18/2/2023).
Dalam pelaksanaannya, automatic adjustment dilaksanakan dengan meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian anggaran. Anggaran yang diblokir adalah alokasi yang belanjanya tidak diprioritaskan untuk dilaksanakan pada awal tahun. K/L diminta untuk melaksanakan belanja yang benar-benar penting.
Lewat automatic adjustment, seluruh K/L bakal memiliki daya tahan dan mampu mengantisipasi perubahan akibat ketidakpastian global. Anggaran yang diblokir lewat automatic adjustment adalah berdasarkan usulkan K/L sendiri.
Pada tahun ini, nilai automatic adjustment belanja K/L mencapai Rp50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk rupiah murni. Nilai automatic adjustment pada tiap K/L ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran pada 2020 dan 2022.
Adapun anggaran yang diblokir antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan; belanja barang yang dapat diefisienkan seperti belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, dan belanja barang lainnya; dan belanja modal yang dapat diefisienkan.
Selanjutnya, belanja sosial nonpermanen dan kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi pendukung pelaksanaannya pada semester I/2023 juga diblokir lewat automatic adjustment.
Belanja yang tidak diblokir lewat automatic adjustment antara lain belanja sosial permanen seperti PBI, PKH, dan kartu sembako; belanja pelaksanaan pemilu; belanja pembayaran kontrak tahun jamak; dan belanja untuk ketersediaan pembayaran availability payment.
Berdasarkan pada prioritas dan pengecualian di atas, automatic adjustment diklaim tak mengganggu pencapaian target pembangunan dari masing-masing K/L. Belanja prioritas tidak akan diblokir lewat automatic adjustment. (sap)
