BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemberian imbalan berupa natura dan kenikmatan tidak dapat dibiayakan oleh pihak pemberi kerja bila pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) PP 55/2022.
Merujuk pada pasal tersebut, biaya yang timbul akibat pemberian natura dan kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).
"Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto…," bunyi Pasal 23 ayat (2) PP 55/2022, dikutip pada Kamis (12/1/2023).
Sebagai contoh, pemberi kerja diketahui memberikan fasilitas berupa olahraga golf kepada karyawannya. Bila fasilitas tersebut tidak memenuhi 3M, natura ini tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (10/1/2023), Dirjen Pajak Suryo Utomo menerangkan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang natura saat ini sedang disusun. Nanti, PMK itu akan memerinci kriteria biaya pemberian natura yang memenuhi 3M.
"Kami definisikan pelan-pelan. Namanya 3M itu kan mencari, memperoleh, memelihara. Bagaimana kami mendefinisikan itu? Nanti kita lihat," ujar Suryo.
Sebagai informasi, penggantian atau imbalan berupa natura dan kenikmatan resmi menjadi objek pajak dan diperlakukan sebagai penghasilan bagi karyawan yang menerimanya terhitung sejak tahun pajak 2022.
Imbalan berupa natura adalah imbalan berbentuk barang selain uang yang dialihkan dari pemberi kerja kepada karyawan sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa. Nilai natura ditentukan berdasarkan nilai pasar.
Sementara itu, kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas pelayanan dari pemberi kepada penerima.
Fasilitas dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa. Kenikmatan dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan pihak pemberi untuk menyediakan fasilitas. (rig)
