BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Albay Joey Salceda mendesak pemerintah segera memberikan insentif pajak untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif di Amerika Serikat (AS).
Salceda mengatakan Filipina memang termasuk negara yang dikenakan tarif bea masuk rendah oleh AS, yakni hanya 17%. Namun, lanjutnya, pelaku usaha tetap memerlukan dukungan dalam bentuk insentif untuk menghadapi tekanan berat dalam perdagangan global.
"Meskipun Filipina dikenakan tarif yang relatif moderat dibandingkan dengan negara tetangga di regional, pemerintah perlu mengambil tindakan preemptif dan memperkuat koordinasi untuk menghadapinya," katanya dikutip pada Senin (12/5/2025).
Salceda telah menyampaikan surat kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ketua DPR Martin Romualdez, dan Asisten Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi Frederick Go agar segera mengambil langkah antisipasi terhadap kebijakan tarif AS.
Dia mengatakan pemerintah perlu memberikan beberapa skema insentif untuk pengusaha, terutama keringanan pajak. Dalam hal ini, pemerintah dapat meningkatkan pemberian keringanan dan pengurangan pajak kepada perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor ke AS.
Perusahaan yang terdampak kebijakan AS juga dinilai layak mendapatkan kemudahan administrasi pajak yang lebih besar dengan memberi mereka status Tier II berdasarkan UU Insentif Pajak (CREATE).
Di sisi lain, dia mendesak pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Filipina di tengah kebijakan tarif AS. Dengan berbagai dukungan dari pemerintah ini, perusahaan yang berorientasi ke AS diharapkan tetap mampu bertahan serta mencari pasar tujuan ekspor yang baru.
Tidak hanya kepada pemerintah, Salceda juga merekomendasikan lembaga kredit ekspor pemerintah, Philippine Guarantee Corp., melonggarkan aturan akses kredit bagi eksportir yang mengalami kesulitan. Selain itu, Otoritas Zona Ekonomi Filipina, yang mengelola 396 zona ekonomi di seluruh negeri, diminta mempermudah eksportir pada zona khusus tersebut untuk menyesuaikan kontrak pasar dan pengiriman mereka.
"Tindakan administratif ini tidak memerlukan undang-undang baru. Semuanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan DPR atau kewenangan pemerintah langsung," ujarnya dilansir globalnation.inquirer.net.
Salceda menambahkan pemberian insentif tidak hanya bertujuan mempertahankan ketahanan ekonomi Filipina, tetapi juga secara aktif memposisikan negara tersebut sebagai pusat perdagangan dan investasi strategis. (dik)
