Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan paparannya dalam Sesi Pleno Kelima B20 Summit Indonesia 2022 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/11/2022). ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Aditya Pradana Putra/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku masih akan melakukan perbaikan terhadap aplikasi online single submission (OSS).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini masih terdapat masalah terkait dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
"KKPR ini sesungguhnya adalah izin lokasi. Sistem sudah bagus, tetapi rencana detail tata ruang (RDTR) yang masuk ke aplikasi baru 5% hingga 6% dari total kabupaten/kota," ujar Bahlil, Rabu (30/11/2022).
Bahlil mengatakan Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Dalam Negeri serta beberapa kementerian teknis akan mengupayakan penyelesaian dari masalah ini. "Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan data terkait KKPR ini, termasuk di dalamnya adalah PBG," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk serius memperbaiki permasalahan dalam sistem OSS.
OSS perlu diperbaiki agar pelaku usaha dapat menyelesaikan segala urusan perizinannya secara cepat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
"Kalau kita ngomong 5 menit ya 5 menit betul. Kalau kita ngomong 1 jam ya 1 jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong 1 jam tetapi faktanya 6 bulan," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan janji-janji tersebut perlu ditepati guna menjaga kepercayaan investor terhadap sistem OSS dan iklim berusaha di Indonesia. "Masih banyak yang perlu diperbaiki di platform ini [OSS]," ujar Jokowi. (sap)