BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun ini diestimasi memiliki dampak terbatas terhadap kenaikan indeks harga konsumen (inflasi).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sesuai dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan tarif PPN pada tahun ini relatif rendah, yakni dari 10% menjadi 11%.
“Itu pun [kenaikan tarif PPN] mulai 1 April 2022. Kalau dalam konteks setahun itu 3/4 tahun, sehingga dampak inflasi ke 2022 cukup terbatas,” kata Febrio dalam dialog virtual, Kamis (10/2/2022).
Terkait dengan tingkat indeks harga konsumen, pemerintah merancang sasaran inflasi pada 2022 sebesar 3% (year on year). Sasaran inflasi yang dimaksud memang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pada 2021 sebesar 1,87%.
“Kita ada kenaikan tapi tidak akan terlalu banyak. Itu [kenaikan inflasi] di bawah setengah persentase inflasi. Jadi, cukup bisa kita antisipasi,” imbuh Febrio.
Berdasarkan pada ketentuan dalam UU HPP, setelah naik menjadi 1% pada tahun ini, tarif PPN akan kembali bertambah. Tarif PPN akan naik lagi menjadi 12% paling lambat pada 2025. Simak pula ‘Tarif PPN Naik Jadi 11%, Tax Ratio Bakal Terdongkrak 0,6% dari PDB’.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas tengah menyusun aturan turunan UU HPP agar tarif baru PPN bisa diimplementasikan mulai awal April 2022.
Dia mengatakan aturan turunan PPN dalam UU HPP tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terhadap daya beli masyarakat. Simak pula ‘Punya Pertanyaan Soal UU HPP? Silakan Tanya DDTC FRA di Sini!’. (kaw)
