Resep Kombo Penumbuh Kesadaran Pajak: Edukasi, Moral, dan Etika

SEMARANG, DDTCNews – Kombinasi antara edukasi serta pemahaman moral dan etika menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. 

Partner Tax Research and Training Services DDTC B.Bawono Kristiaji mengatakan edukasi pajak tidak melulu soal penyuluhan. Edukasi juga dapat dilakukan dari sisi akuntansi perpajakan, seperti pendampingan pembukuan bagi UMKM. Pasalnya, UMKM kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pembukuan.

Guna mengatasi hal tersebut, Bawono menyebut pemerintah telah menerapkan skema presumptive tax. Skema ini menyederhanakan kewajiban pajak bagi UMKM. Skema itu diharapkan bisa mendongkrak kesadaran pajak serta partisipasi UMKM dalam sistem pajak.

“Selain presumptive tax, peran akuntansi pajak dalam meningkatan kesadaran pajak sudah banyak dilakukan. Misalnya, kini ada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM),” ujarnya dalam webinar Peran Penting Akuntansi Perpajakan dalam Meningkatkan Kesadaran Perpajakan, Sabtu (18/9/2021).

SAK EMKM, sambung Bawono, merupakan  standar yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. SAK EMKM ini dibuat lebih sederhana ketimbang SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Penyederhanaan serupa juga telah diterapkan di Portugal dan Australia.

"Inilah cara atau bentuk bagaimana akuntansi bisa meningkatkan kesadaran pajak, karena akuntansi yang sebelumnya dirasa terlalu rumit, sekarang dipermudah. Ini bentuk dan praktik yang bagus dan sesuai dengan praktik internasional. Semoga dengan ini kesadaran pajak UMKM meningkat," ungkapnya.

Kesadaran pajak, menurut Bawono, juga menjadi salah satu formula untuk mengatasi masalah fundamental pajak Indonesia. Masalah yang dimaksud seperti tingkat tax ratio yang masih rendah, target penerimaan pajak yang belum tercapai, dan tax buoyancy yang belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.

Namun, lanjut Bawono, kesadaran pajak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Bawono lantas mengutip penjelasan dari buku The Economic Sociology of Taxation. Secara sosiologis, ulas buku itu, ada 10 faktor yang membuat seseorang enggan membayar pajak.  

Beberapa faktor di antaranya adalah kekhawatiran pajak yang dibayar diselewengkan dan tidak dibelanjakan dengan efisien, prosedur pembayaran pajak yang dianggap rumit, kesulitan masyarakat memahami hukum pajak, biaya kepatuhan tinggi, hingga keengganan membayar pajak karena orang sekitar tidak membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga terkadang merasa kontribusi pajaknya tidak memengaruhi penerimaan negara.

Dalam kesempatan itu, Bawono juga menekankan peran moral pajak untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara sukarela. Moral pajak sendiri, menurutnya, berarti sejauh mana motivasi intrinsik seseorang mematuhi pajak.

"Moral pajak bisa menjadi dasar dan modal penting untuk memupuk kesadaran pajak. Semisal ada moral pajak yang bagus, kesadaran pajak tetap ada tanpa perlunya penegakan hukum yang ketat," kata Bawono.

Bawono menuturkan moral pajak juga penting bagi konsultan. Berbagai survei menunjukkan moral pajak sangat dipengaruhi oleh kepuasan atas pelayanan publik, kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi atas korupsi.

Dalam webinar yang digelar Sekolah Vokasi Undip ini, Bawono juga menyinggung perihal RUU Pelaporan Keuangan. Menurutnya, RUU itu akan membuat seluruh laporan keuangan dari perusahaan terintegrasi dan lebih terstandardisasi.

"Ketika laporan keuangan lebih transparan, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan, setiap pihak yang punya interest untuk mengakses data tersebut akan lebih mudah, sehingga ini bisa mendorong kepatuhan pajak. Ini bisa jadi game changer," pungkasnya.

Wakil Dekan I Sekolah Vokasi Undip Ida Hayu Dwimawanti dalam sambutannya mengapresasi diselenggarakannya webinar kali ini. Sementara itu, Ketua Departemen Bisnis dan Keuangan Sekolah Vokasi Undip Edy Rahardja ikut berharap seminar ini bisa menjadi wadah untuk memperkuat kesadaran pajak masyarakat. (sap)