BERITA TERKINI
Ilustrasi penangkapan tersangka.
JAKARTA, DDTCNews - Penyidik Ditjen Pajak (DJP) tidak bisa sembarangan menangkap wajib pajak (WP) pelaku tindak pidana pajak. Dalam praktiknya, penyidik DJP tetap perlu berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebelum menangkap tersangka.
Melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (RUU KUP), pemerintah mengusulkan adanya kewenangan bagi penyidik untuk menangkap ataupun menahan tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang pajak.
"Ini dalam konteks selama ini kita belum punya kewenangan itu, kita hanya minta bantuan polisi. Sementara di Bea Cukai ada kewenangan itu. Dalam operasionalnya nanti kita akan meminta kepada polisi atau APH dalam melakukan penangkapan atau penahanan tersangka," ujar Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama, dikutip Selasa (31/8/2021).
Selain mengusulkan adanya kewenangan untuk menangkap tersangka, pemerintah juga mengusulkan adanya kewenangan bagi penyidik untuk menyita hingga memblokir aset milik tersangka melalui RUU KUP.
Yoga mengatakan kewenangan tersebut diperlukan agar kerugian negara akibat tindak pidana pajak bisa dipulihkan. "Kalau nanti ternyata terbukti dia melakukan pidana pajak, kerugian negaranya bisa dipulihkan," ujar Yoga.
Untuk saat ini, penyidik hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas bahan bukti tindak pidana pajak. Penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita harta kekayaan milik tersangka.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo sempat mengatakan kewenangan penyidik untuk menyita aset, menangkap, dan menahan tersangka diperlukan agar DJP dapat memulihkan kerugian penerimaan negara yang timbul akibat tindak pidana pajak.
Namun, saat ini kerugian negara yang dapat dipulihkan setelah tindak pidana diputus di pengadilan masih sangat kecil. "Kami tidak dapat melakukan sita aset saat penyidikan sehingga ketika diputus di pengadilan, asset recovery hanya 0,05% dari putusan pengadilan," ujar Suryo pada 5 Juli 2021.
Selain mengusulkan penambahan kewenangan penyidik, RUU KUP juga mengusulkan pasal baru agar pidana denda Pasal 39 dan Pasal 39A RUU KUP tidak dapat di-subsider dengan pidana kurungan. Dengan aturan baru itu, bagaimanapun denda harus dilunasi oleh terpidana.
Bila denda tidak dilunasi, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. (sap)
