KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

Redaksi DDTCNews
Kamis, 22 Juli 2021 | 16.00 WIB
Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey dalam acara Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta setidaknya lima hal kepada pemerintah seiring dengan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Ketum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan terdapat lima isu dari industri ritel terkait dengan perpanjangan PPKM. Pertama, sektor perdagangan ritel modern perlu dijadikan kegiatan prioritas yang dapat beroperasi selama penerapan PPKM.

Saat ini, kegiatan usaha ritel belum dianggap prioritas, padahal sektor ritel merupakan salah satu pembentuk nilai konsumsi rumah tangga yang menyumbang 60% produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Perdagangan ritel modern perlu dijadikan sektor prioritas sehingga dapat terus beroperasi melayani kebutuhan pokok masyarakat," katanya dalam Outlook Ritel Modern & Mall Dalam Situasi Pandemi dan Post Covid-19, Kamis (22/7/2021).

Kedua, pelaku usaha dapat mengakses kebijakan insentif dan bantuan pemerintah di antaranya seperti fasilitas restrukturisasi kredit komersial perusahaan ritel dari tingkat bunga yang tinggi menjadi bunga alokasi dalam dana PEN.

Ketiga, perlunya kebijakan insentif fiskal dan moneter yang berkelanjutan guna mendukung normalisasi kegiatan usaha. Dua instrumen yang penting adalah kebijakan insentif perpajakan dan suku bunga bank sehingga sektor ritel mampu bertahan.

"Untuk perpajakan ini sudah dijawab pemerintah pada pekan lalu dengan perpanjangan hingga akhir Desember, itu sudah ok bagi kami," ujar Roy.

Keempat, kebijakan bantuan operasional dalam bentuk subsidi tarif listrik. Hal ini diperlukan lantaran komponen biaya tidak berubah ketika pembatasan diberlakukan. Hal ini pada akhirnya menggerus pendapatan usaha.

Kelima, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan kesehatan dan ekonomi. Dia menyampaikan penanggulangan pandemi Covid-19 perlu dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menopang konsumsi rumah tangga.

"Bantuan sosial dan tunai yang akurat dan berkelanjutan akan menjadi akselerator pertumbuhan konsumsi rumah tangga, peningkatan usaha dan investasi sektor ritel modern," tutur Roy. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
Cikal Restu Syiffawidiyana
baru saja
Poin kelima menurut saya cukup menarik. Penyeimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan selalu menjadi hal yang sulit untuk diupayakan. Tapi bagaimanapun, dua-duanya menjadi sumber utama keberhasilan penghidupan rakyat. Bukan hanya pada perusahaan ritel modern, penyeimbangan antara ekonomi dan kesehatan haruslah dibuat adil dengan tetap memperhatikan masyarakat ekonomi kelas bawah khususnya. Apalagi, orang yang memperoleh penghasilan harian adalah masyarakat rentan, yang tidak hanya akan terpapar virus lebih tinggi, tapi juga kemiskinan yang signifikan.