BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas kesehatan menunjukkan vaksin Covid-19 di Puskesmas Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/1/2021). Sebanyak 1,2 juta tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, menjalani vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang dimulai Rabu (13/1). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 sejumlah Rp1,72 triliun hingga 11 Juni 2021.
DJBC menyatakan pemberian fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk segera mencapai kekebalan komunal Covid-19. Fasilitas tersebut diberikan terhadap impor 94,73 juta dosis vaksin Covid-19.
"Total sudah 94,73 juta dosis vaksin didatangkan dengan fasilitas pembebasan yang diterbitkan sebesar kurang lebih Rp1,72 triliun," bunyi keterangan foto pada akun @beacukairi, dikutip pada Senin (21/6/2021).
Fasilitas diberikan kepada perusahaan farmasi PT Bio Farma beserta anak usahanya PT Kimia Farma selaku importir vaksin. Adapun vaksin yang diimpor terdiri atas Sinovac 84,5 juta dosis, AstraZeneca 8,22 juta dosis, dan Sinopharm 2 juta dosis.
Pemberian fasilitas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 188/2020. Fasilitas yang diberikan antara lain seperti pembebasan bea masuk dan cukai, PPN/PPnBM tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
Fasilitas tersebut berlaku atas impor yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan hukum atau nonbadan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan.
PMK No. 148/2007 juga mengatur pemberian pelayanan segera atau rush handling atas impor vaksin untuk segera keluar dari pelabuhan. Fasilitas rush handling serta pembebasan bea masuk dan PDRI tersebut telah berlaku sejak impor vaksin Covid-19 perdana, yaitu Desember 2020. (rig)
