Penyelewengan Anggaran, Presiden Jokowi: Saya Tidak Beri Toleransi

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi tindakan penyelewengan anggaran, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan pemerintah telah memiliki pengawas internal untuk memastikan semua penggunaan anggaran akuntabel. Selain itu, pengawasan juga akan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran, tidak disalahgunakan, serta tidak dikorupsi.

"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran. Apalagi, di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Jokowi mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, institusi pengawasan juga memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tujuan pemerintah secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Jokowi menyebut rakyat selalu menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Oleh karena itu, kecepatan dan kualitas belanja juga perlu ditingkatkan. Simak pula ‘Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi’.

Dia juga menyinggung masalah akurasi data yang masih menjadi persoalan hingga saat ini, seperti pada bantuan sosial (bansos). Menurutnya, data bansos masih tumpang tindih sehingga penyalurannya menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran.

Jokowi kemudian meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah selalu menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara serius.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti menjadi masalah hukum," ujarnya.

Jokowi menambahkan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah perlu menjamin APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Misalnya, dengan memberikan akses dan informasi yang akurat dan tidak ditutup-tutupi.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut ada 4 kunci untuk menciptakan efektivitas program pemerintah. Pertama, merancang program kegiatan dan belanja dengan ukuran keberhasilan yang jelas.

Kedua, membuat kebijakan dan program yang sesuai antarinstansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, menggunakan data yang akurat valid untuk mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Terakhir, selalu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi secepat mungkin, dengan keterlibatan BPKP dan APIP. (kaw)