PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi

Dian Kurniati | Kamis, 27 Mei 2021 | 11:33 WIB
Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikut membantu mencari solusi mengenai lambatnya realisasi anggaran negara.

Jokowi mengatakan realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah hingga akhir kuartal I/2021 masih tergolong rendah. Padahal, percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

"Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, memberikan solusi, dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Jokowi mengatakan pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk menangani pandemi dan dampaknya pada perekonomian nasional. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut perlu dipercepat agar dampaknya segera terasa pada pemulihan ekonomi nasional.

Dia menyebut realisasi APBN pada kuartal I/2021 masih sekitar 15% dari pagu, sedangkan pada APBD baru 7%. Khusus pada alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasinya baru sekitar 24,6%.

Menurut Jokowi, pos belanja yang perlu dipercepat misalnya pengadaan barang dan jasa. Pada kuartal I/2021, realisasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat baru sekitar 10,98%, sedangkan pada pemerintah daerah masih kurang dari 5%.

Baca Juga:
Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Selain mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi, Jokowi juga meminta BPKP dan APIP mengawal belanja negara agar tepat sasaran dan akuntabel. Dia beralasan BPKP dan APIP memiliki fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah agar akuntabel, efektif, dan efisien.

Jika upaya tersebut berjalan dengan baik, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan tumbuh lebih dari 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 4,5%-5,3%. Adapun pada kuartal I/2021, pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74%.

"Kalau ini enggak ketemu angka 7%, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 [targetnya] jadi nggak bisa tercapai," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35 WIB PENERIMAAN PAJAK

Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Realisasi PPh OP Masih Tumbuh Melambat

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:15 WIB KINERJA FISKAL

Pasar Keuangan Tak Stabil, Penarikan Utang APBN Masih Minim

Senin, 25 Maret 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA GARUT

Ratusan Desa Dapat Dana dari APBN, Kantor Pajak Perkuat Pengawasan

BERITA PILIHAN