Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi

A+
A-
1
A+
A-
1
Realisasi Belanja Lambat, Jokowi Minta BPKP dan APIP Ikut Cari Solusi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ikut membantu mencari solusi mengenai lambatnya realisasi anggaran negara.

Jokowi mengatakan realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah hingga akhir kuartal I/2021 masih tergolong rendah. Padahal, percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

"Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, memberikan solusi, dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Jokowi mengatakan pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk menangani pandemi dan dampaknya pada perekonomian nasional. Menurutnya, realisasi anggaran tersebut perlu dipercepat agar dampaknya segera terasa pada pemulihan ekonomi nasional.

Dia menyebut realisasi APBN pada kuartal I/2021 masih sekitar 15% dari pagu, sedangkan pada APBD baru 7%. Khusus pada alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasinya baru sekitar 24,6%.

Menurut Jokowi, pos belanja yang perlu dipercepat misalnya pengadaan barang dan jasa. Pada kuartal I/2021, realisasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat baru sekitar 10,98%, sedangkan pada pemerintah daerah masih kurang dari 5%.

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

Selain mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi, Jokowi juga meminta BPKP dan APIP mengawal belanja negara agar tepat sasaran dan akuntabel. Dia beralasan BPKP dan APIP memiliki fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintah agar akuntabel, efektif, dan efisien.

Jika upaya tersebut berjalan dengan baik, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 akan tumbuh lebih dari 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 4,5%-5,3%. Adapun pada kuartal I/2021, pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74%.

"Kalau ini enggak ketemu angka 7%, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 [targetnya] jadi nggak bisa tercapai," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Topik : belanja negara, APBN, APBD, Presiden Jokowi, BPKP, APIP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

Sabtu, 27 November 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tingkatkan Penerimaan, KPP dan Pemkab Saling Tukar Data Perpajakan

Sabtu, 27 November 2021 | 14:00 WIB
KINERJA FISKAL

Jorjoran Akhir Tahun, Realisasi Belanja APBN 2021 Diyakini Tembus 95%

Jum'at, 26 November 2021 | 18:30 WIB
KINERJA FISKAL

Pemda Lambat Belanja, Mayoritas APBD Masih Surplus Puluhan Persen

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim