BERITA TERKINI
Perajin menjemur sale pisang di Desa Cintajaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (7/2/2021). Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp627,9 triliun, dimana sebesar Rp157,57 triliun ditujukan untuk mendukung UMKM dan koperasi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) hanya perlu melaporkan realisasi pemanfaatan insentif.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK 9/2021, insentif PPh final DTP diberikan berdasarkan pada laporan realisasi yang disampaikan oleh wajib pajak. Tidak perlu mangajukan pemberitahuan atau Surat Keterangan (Suket) PP 23/2018 terlebih dahulu.
“Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id,” demikian bunyi penggalan Pasal 6 ayat (1) PMK 9/2021, dikutip pada Kamis (11/2/2021).
Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk memanfaatkan mulai masa pajak Januari 2021, wajib pajak UMKM harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat 20 Februari 2021.
Bila wajib pajak UMKM tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi, insentif PPh final DTP tidak dapat dimanfaatkan pada masa pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, wajib pajak harus menyetorkan PPh terutang.
Wajib pajak yang belum memiliki Suket PP 23/2018 juga bisa langsung memanfaatkan insentif PPh final DTP. Sama seperti ketentuan pada tahun lalu, penyampaian laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai pengajuan Suket PP 23/2018. Terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan Suket sepanjang memenuhi persyaratan dalam PMK yang mengatur mengenai pelaksanaan PP 23/2018.
Namun demikian, penghilangan kewajiban pengajuan Suket PP 23/2018 adalah untuk wajib pajak UMKM yang melunasi PPh dengan cara disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Suket PP 23/2018 tetap diperlukan bagi wajib pajak UMKM yang melunasi PPh final dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. Suket PP 23/2020 tetap diperlukan untuk memastikan PPh final tidak dipungut untuk transaksi yang dilakukan UMKM.
“Pemotong atau pemungut pajak … tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi,” bunyi penggalan Pasal 5 ayat (6) PMK 9/2021. (kaw)
