BERITA TERKINI
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat memberikan pemaparan dalam sebuah webinar. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berharap program vaksinasi yang mulai diluncurkan pemerintah pada 2021 bisa berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah atas.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sepanjang 2020, masyarakat kelas menengah atas cenderung menahan konsumsinya. Hal ini terbukti dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh pada 2020.
"Sepanjang 2020, pertumbuhan DPK perbankan tinggi sekali. Mereka tidak belanja bukan karena tidak punya uang, melainkan karena masyarakat mampu tidak belanja akibat mobilitas yang dibatasi," ujar Febrio, Selasa (26/1/2021).
Dengan program vaksinasi, Febrio berharap mobilitas masyarakat bisa meningkat sehingga DPK perbankan bisa turun dan digunakan untuk konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi masyarakat kelas bawah, Febrio mengatakan pemerintah akan tetap menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos). Menurutnya, program ini terbukti efektif mendukung daya beli masyarakat kelas bawah serta menahan laju peningkatan kemiskinan dan ketimpangan.
"Kami melihat untuk perlinsos itu efektif. Pada saat krisis banyak masyarakat kita yang susah. Realisasi program perlinsos mencapai 100% ini luar biasa. Ini dibutuhkan masyarakat kelas bawah kita," ujar Febrio.
Dengan perkembangan ini, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa pulih ke level 5% pada 2021, lebih baik bila dibandingkan dengan 2020 yang diproyeksikan bakal terkontraksi sebesar 1,7% hingga minus 2,2%.
Dukungan dari sisi fiskal akan tetap digulirkan mengingat pemerintah masih diperbolehkan untuk melaksanakan APBN dengan defisit fiskal lebih dari 3% hingga 2023.
Menurut Febrio, ruang bagi pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal masih cukup lebar dan tidak akan mengganggu stabilitas makroekonomi ke depan. Hal ini mengingat Indonesia telah menerapkan disiplin defisit fiskal di bawah 3% selama bertahun-tahun.
"Pemerintah tetap melakukan extraordinary measure tetapi pada 2023 akan tetap kembali disiplin fiskal sebelumnya. Ini dilakukan dengan smooth, bukan tiba-tiba. Ini yang dimaksud ekspansif konsolidatif," ujar Febrio. (kaw)
