BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan tunjangan jabatan fungsional penilai pajak dan asisten penilai pajak. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/9/2020).
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 94 Tahun 2020, Presiden Jokowi menaikkan tunjangan jabatan fungsional penilai pajak dan asisten penilai pajak yang sebelumnya diatur dalam Perpres No. 53 Tahun 2007. Rata-rata kenaikan tunjangan sebesar 62,99%.
“Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja …, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional penilai pajak dan asisten penilai pajak yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan,” bunyi penggalan bagian pertimbangan dalam Perpres tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 94 Tahun 2020, pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penilai pajak dan asisten penilai pajak mendapat tunjangan setiap bulan. Pemberian tunjangan itu dibebankan pada APBN.
Tunjangan penilai pajak ahli madya ditetapkan senilai Rp1,38 juta, naik 38% dari sebelumnya Rp1 juta. Tunjangan penilai pajak ahli muda senilai Rp1,1 juta, naik 69,23% dari sebelumnya Rp650.000. Tunjangan penilai pajak ahli pertama naik 66,15% dari Rp325.000 menjadi Rp540.000.
Kemudian, tunjangan asisten penilai pajak penyedia senilai Rp960.000 atau naik 74,55% dari ketentuan terdahulu Rp550.000. Tunjangan asisten penilai pajak pelaksana lanjutan/mahir senilai Rp540.000, naik 80% dari sebelumnya Rp300.000. Sementara tunjangan asisten penilai pajak pelaksana/terampil mengalami kenaikan 50% dari Rp240.000 menjadi Rp360.000.
Selain kenaikan tunjangan jabatan fungsional penilai pajak dan asisten penilai pajak, ada pula bahasan mengenai instruksi presiden kepada menteri keuangan untuk memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 94 Tahun 2020, pemberian tunjangan penilai pajak dan asisten penilai pajak dihentikan apabila PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional lain atau karena hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan penilai pajak dan asisten penilai pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 6 beleid tersebut. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021, Presiden Jokowi memberi setidaknya 3 instruksi kepada menteri keuangan. Inpres tersebut dikeluarkan dan diteken pada pada 15 September 2020.
Pertama, memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021. Kedua, memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait. Ketiga, memberikan fasilitasi dan dukungan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperlukan oleh K/L. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan data faktur pajak yang tersedia di e-faktur 3.0 tidak dimaksudkan akan langsung berada dalam menu administrasi atau daftar pajak masukan. Pasalnya, wajib pajak masih tetap menjadi penentu atas faktur pajak tersebut.
“Sifatnya data prepopulated sehingga wajib pajak harus menentukan terlebih dahulu masa pajak dan status pengkreditannya. Setelah ditentukan dan di-upload, baru data tersebut masuk ke daftar pajak masukan. Menu [prepopulated] ini merupakan alat bantu untuk memudahkan wajib pajak agar tidak perlu melakukan input (key-in),” jelas DJP. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut biaya logistik Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean, yakni mencapai 23,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Dengan implementasi ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE), dia memperkirakan biaya logistik akan turun.
"Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti dikontribusikan dari seluruh proses dari hulu hingga hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerja sama dengan DJP untuk pemulihan kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Direktur Pengelolaan Jaringan antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengatakan kerja sama wajib diperkuat untuk menjawab tantangan saat ini.
"Sinergi itu bisa dilakukan dalam ranah penanganan perkara bersama, pertukaran informasi dan data, pertukaran personel, dan kerjasama lainnya,” katanya. Simak pula artikel ‘Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan’. (DDTCNews) (kaw)
