Berita
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 27 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:41 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (1)
Data & Alat
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:06 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 27 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Reportase

Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

A+
A-
1
A+
A-
1
Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebut pentingnya upaya menekan tingkat korupsi serendah mungkin. Pasalnya, langkah ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan.

Direktur Penegakan Hukum DJP Yuli Kristiyono menyatakan tingkat korupsi yang rendah secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Pentingnya korupsi ditekan agar masyarakat dapat diyakinkan bahwa pajak yang dibayar tidak menjadi sasaran empuk untuk ajang korupsi," katanya dalam webinar Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara, dikutip dari laman Resmi BPKP, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Kerja Sama Litbang? Biar Dapat Insentif, Harus Buat Proposal Bersama

Yuli menyebutkan kerja sama DJP dengan KPK menjadi strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, dalam tataran teknis, kerja sama kedua lembaga juga dapat mendorong optimalisasi penerimaan atau pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kerja sama tersebut akan memudahkan pelaksanaan identifikasi perkara hingga administrasi atas perpajakan yang ditimbulkan dalam perkara. Oleh karena itu, ada beberapa lingkup penting dalam kerja sama DJP dan KPK untuk optimalisasi pemulihan kerugian negara atas tindak pidana korupsi.

Kerja sama KPK dan DJP membuka peluang untuk dilakukannya pembebanan kewajiban perpajakan atas peningkatan kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Kolaborasi menjadi peluang untuk penggabungan dakwaan dan tuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Apakah Semua Industri Farmasi Bisa Dapat PPN Ditanggung Pemerintah?

Adapun skema kerja sama KPK dan DJP ini juga akan lebih optimal jika ikut didukung lembaga lain. Institusi seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri dapat ikut berperan untuk optimalisasi pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Jika kepercayaan masyarakat meningkat dengan keseriusan proses penegakan hukum maka akan berdampak positif kepada penerimaan negara yang meningkat. Kondisi ini terjadi karena masyarakat percaya uang pajak yang dibayar tidak berakhir di kantong koruptor. (kaw)

Baca Juga: Mulai Besok, Pelayanan Tatap Muka DJP Tutup 3 Hari
Topik : KPK, Ditjen Pajak, DJP, korupsi, kerugian negara, pidana perpajakan, kepercayaan wajib pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 24 September 2020 | 23:06 WIB
saya setuju dan tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat korupsi yang tinggi akan mempangaruhi kepatuhan dan penerimaan pajak. sehingga, memperbaiki persepsi korupsi merupakan langkah strategis yang harus terus dibangun.
1
artikel terkait
Kamis, 22 Oktober 2020 | 11:17 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 10:49 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 28 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:00 WIB
PROVINSI GORONTALO
Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 28 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
BAHAMA
Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2020
Rabu, 28 Oktober 2020 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI