PERPAJAKAN INDONESIA

Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
Biar Dapat Kepercayaan Wajib Pajak, DJP: Korupsi Perlu Ditekan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebut pentingnya upaya menekan tingkat korupsi serendah mungkin. Pasalnya, langkah ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan.

Direktur Penegakan Hukum DJP Yuli Kristiyono menyatakan tingkat korupsi yang rendah secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Pentingnya korupsi ditekan agar masyarakat dapat diyakinkan bahwa pajak yang dibayar tidak menjadi sasaran empuk untuk ajang korupsi," katanya dalam webinar Optimalisasi Pemulihan Keuangan Negara, dikutip dari laman Resmi BPKP, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga:
Realisasi Restitusi Pajak Tumbuh 96,72 Persen pada Kuartal I/2024

Yuli menyebutkan kerja sama DJP dengan KPK menjadi strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, dalam tataran teknis, kerja sama kedua lembaga juga dapat mendorong optimalisasi penerimaan atau pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kerja sama tersebut akan memudahkan pelaksanaan identifikasi perkara hingga administrasi atas perpajakan yang ditimbulkan dalam perkara. Oleh karena itu, ada beberapa lingkup penting dalam kerja sama DJP dan KPK untuk optimalisasi pemulihan kerugian negara atas tindak pidana korupsi.

Kerja sama KPK dan DJP membuka peluang untuk dilakukannya pembebanan kewajiban perpajakan atas peningkatan kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Kolaborasi menjadi peluang untuk penggabungan dakwaan dan tuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga:
Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Adapun skema kerja sama KPK dan DJP ini juga akan lebih optimal jika ikut didukung lembaga lain. Institusi seperti BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri dapat ikut berperan untuk optimalisasi pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Jika kepercayaan masyarakat meningkat dengan keseriusan proses penegakan hukum maka akan berdampak positif kepada penerimaan negara yang meningkat. Kondisi ini terjadi karena masyarakat percaya uang pajak yang dibayar tidak berakhir di kantong koruptor. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 September 2020 | 23:06 WIB

saya setuju dan tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat korupsi yang tinggi akan mempangaruhi kepatuhan dan penerimaan pajak. sehingga, memperbaiki persepsi korupsi merupakan langkah strategis yang harus terus dibangun.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 30 April 2024 | 17:44 WIB KERJA SAMA PERPAJAKAN

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Impor Susu Bakal Direlaksasi untuk Program Susu Gratis Prabowo

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Impor Barang Bawaan Tak Dibatasi, Bea Masuk Tetap Sesuai PMK 203/2017