BERITA TERKINI
Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto. (foto: setkab)
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi yang akan mengatur secara lengkap mulai dari proses pengadaan, pembelian, hingga pemberian imunisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto seperti dikutip Setkab, Senin (21/9/2020).
“Yang penting dan perlu diselesaikan adalah pengaturan protokol pelaksanaan vaksinasi, dan pemerintah yang dikoordinasikan Kemenkes telah menyiapkan Roadmap Rencana Nasional Pelaksanaan Pemberian Imunisasi Covid-19,” katanya.
Peta jalan, lanjut Airlangga, pemerintah akan mengatur secara lengkap pelaksanaan vaksinasi, termasuk menyiapkan timeline dan tahapan pemberian imunisasi. Rencananya, roadmap akan diselesaikan dan dilaporkan pada Rapat Pleno minggu depan.
Airlangga juga menuturkan rakor tingkat menteri yang dikoordinasikan ketua pelaksana PC-PEN untuk membahas protokol pelaksanaan vaksinasi juga telah dilaksanakan.
Pemerintah juga akan menyusun peraturan menteri kesehatan sebagai turunan dari Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi yang mengatur mengenai penetapan jumlah dan jenis vaksin, pengadaan vaksin, pembelian vaksin, penetapan kriteria dan prioritas penerima dan wilayah, petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, dan lain sebagainya.
“Critical time-nya adalah tiga bulan (sampai Desember 2020). Kita harus menjaga, jangan sampai ada lonjakan ekstrem dan kondisi tidak normal, sebelum vaksinasi mulai dilakukan,” tutur Airlangga.
Dia juga menambahkan telah ada penandatanganan MoU antara Menkes dengan UNICEF yang disaksikan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri tentang pengadaan vaksin dengan skema multilateral dan untuk uji klinis di Bandung akan diinfokan hasilnya pada pertengahan Oktober 2020. (rig)
