Ingat! Penundaan Iuran Jaminan Pensiun Wajib Dilunasi Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memberikan relaksasi iuran jaminan pensiun dalam BPJS Ketenagakerjaan berupa penundaan pembayaran untuk 99% premi yang dibayarkan hingga Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2020, iuran yang dibayar cukup hanya 1% dari nilai keseluruhan iuran jaminan pensiun. Pemberi kerja wajib menyetorkan paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.

"Sebagian iuran jaminan pensiun sisanya yaitu sebesar 99% dari iuran jaminan pensiun diberikan penundaan pembayaran sebagian iuran jaminan pensiun," bunyi Pasal 17 ayat (2) huruf b beleid terbaru tersebut, dikutip Selasa (8/9/2020).

Iuran yang ditunda pembayarannya tersebut bisa dilunasi secara sekaligus ataupun bertahap paling lambat mulai 15 Mei 2021. Pelunasan iuran jaminan pensiun dapat dilakukan secara bertahap hingga 15 April 2022.

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi perusahaan/pemberi kerja untuk mendapatkan penundaan pembayaran iuran jaminan pensiun ini antara lain omzet bulanan usaha turun 30% akibat pandemi Corona.

Data penurunan omzet tersebut harus disampaikan per bulan sejak Februari 2020 dengan surat pernyataan dari pemberi kerja. Adapun syarat omzet bulanan ini berlaku bagi usaha menengah dan besar.

Tak hanya itu, usaha besar dan menengah yang ingin mendapatkan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek juga harus telah melunasi iuran jaminan pensiun sampai dengan Juli 2020.

Untuk usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah tidak memberikan syarat penurunan omzet seperti yang berlaku untuk usaha menengah dan besar. UMK hanya perlu melunasi iuran jaminan pensiun hingga Juli 2020 terlebih dahulu.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2020 juga menyebutkan seluruh bentuk fasilitas termasuk penundaan pembayaran iuran jaminan pensiun berlaku untuk Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. (rig)