BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas Bea Cukai Gorontalo melaksanakan pemeriksaaan fisik barang ekspor berupa palm acid oil (PAO). (foto: DJBC)
JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan teknis kepabean dan cukai pada 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara.
Hal ini diungkapkan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021. Dalam dokumen tersebut, setidaknya ada 5 kebijakan teknis kepabean dan cukai pada yang akan dijalankan pada tahun depan.
“Kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2021 difokuskan pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara,” demikian pernyataan pemerintah dalam dokumen tersebut.
Adapun kelima kebijakan teknis itu antara lain pertama, mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Kebijakan ini ditempuh dengan relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak.
Kedua, memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan perbaikan rasio neraca ekspor impor untuk penerima fasilitas kepabeanan dan pengembangan fasilitas kepabeanan, kawasan khusus, dan reputable traders.
Selain itu, masih dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga akan melakukan harmonisasi fasilitas fiskal lintas kementerian/lembaga (K/L) dan menguatkan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan investasi dan daya saing.
Ketiga, meningkatan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan. Kebijakan ini dijalankan melalui sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan. Ada pula pengembangan Narcotic Targetting Center (NTC) untuk memperkuat pemberantasan peredaran narkoba.
Kemudian, ada pula pemberantasan dan penurunan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal serta ekstensifikasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
Keempat, menyempurnakan proses bisnis. Hal ini ditempuh melalui pengembangan pemanfaatan artificial intelligence (AI) melalui platform CEISA 4.0 Smart Fraud Detection, perluasan basis penerimaan, integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L, serta pembangunan platform National Logistic Ecosystem (NLE).
Kelima, mengoptimalkan penerimaan. Kebijakan ini dijalankan melalui relaksasi pelayanan. Selain itu, ada penyempurnaan regulasi administrasi penerimaan, proses bisnis pemeriksaan, pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa di pengadilan pajak. (kaw)
