BERITA TERKINI
Ilustrasi masker.
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah melonggarkan persyaratan untuk 12 alat kesehatan impor yang dibutuhkan untuk menangani penyebaran virus Corona melalui revisi ketentuan impor produk tertentu.
Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 28/2020. Dalam beleid itu, syarat yang mengharuskan adanya Laporan Surveyor (LS) di negara asal atau pelabuhan muat tidak berlaku untuk 12 alat kesehatan impor.
“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan impor produk tertentu khususnya berupa masker dan alat pelindung diri,” bunyi Permendag tersebut, Kamis (26/3/2020).
Relaksasi impor tersebut berlaku hingga 30 Juni 2020. Sepanjang kurun waktu tersebut, prosedur pengapalan alat-alat kesehatan hanya perlu dibuktikan dengan dokumen bill of loading (B/L).
Kemudian, 12 alat kesehatan yang dikecualikan itu di antaranya preparat pewangi ruangan baik mengandung desinfektan maupun tidak; kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.
Lalu, produk antiseptik mengandung sabun maupun tidak; stocking untuk penderita varises dari serat sintetik; pakaian pelindung medis; dan pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi.
Ada lagi pakaian bedah; examination gown yang terbuat dari serat buatan; masker bedah, masker selain masker bedah yang terbuat dari bahan non-woven; termometer infra merah; serta sanitary towel, tampon saniter, popok bayi dan barang semacam itu dari bahan selain tekstil, kertas atau pulp kertas untuk sekali pakai.
Penerbitan Permendag ini merupakan tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona.
Melalui Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan importasi barang yang digunakan untuk penanganan virus Corona mendapatkan perlakuan khusus agar lebih mudah cepat.
Pemerintah sebelumnya juga mengeluarkan larangan ekspor masker, bahan baku ekspor, antiseptik, dan alat pelindung diri melalui Permendag No. 23/2020. Ketentuan itu berlaku hingga 30 Juni 2020. (rig)
