BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews—Kadin Indonesia meminta pemerintah melobi AS agar tetap bisa memberikan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preference (GSP) kepada para eksportir.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengaku khawatir status Indonesia yang keluar dari daftar negara berkembang oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS berimbas terhadap daya saing produk Indonesia ke AS.
"Diperlukan lobi pemerintah untuk bisa memastikan relaksasi ini masih bisa dimungkinkan atau dinegosiasikan lagi," katanya di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Tanpa fasilitas GSP, lanjut Rosan, pengusaha Indonesia akan tertekan. Pasalnya, produk Indonesia akan menjadi mahal karena dikenakan tarif bea masuk, sehingga menyebabkan kerugian bagi ekspotir Indonesia.
Menurutnya, para pengusaha sebenarnya sudah mulai bersiap jika suatu saat Indonesia masuk dalam kelompok negara maju. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi agar jangkauan pasarnya semakin luas.
“Tapi kan kesiapan para pengusaha juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar ke negara lainnya,” tutur Rosan.
Di sisi lain, Rosan juga mempertanyakan alasan AS mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Dia menduga AS hanya melihat Indonesia sebagai negara anggota G20, tetapi mengabaikan aspek angka kemiskinan dan penganggurannya.
Selain itu, lanjutnya, Indonesia sebenarnya punya sejumlah daya tawar untuk menegosiasikan fasilitas GSP dengan AS. Misal, komitmen pemerintah yang ingin memperbesar impor kapas dari AS asalkan ekspor produk tekstil Indonesia ke AS juga membesar.
Saat ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan tengah berupaya agar AS tidak mencabut fasilitas GSP. Pemerintah sempat menargetkan negosiasi selesai akhir tahun lalu, tapi sampai sekarang belum rampung.
Pemerintah juga ingin memperbesar nilai ekspor produk Indonesia ke AS. Produk unggulan Indonesia yang dipasarkan ke AS misalnya furnitur dan tekstil. (rig)
