APBN 2025

Belanja Pemerintah Baru Terserap 71 Persen, Mana yang Masih Melempem?

Aurora K. M. Simanjuntak
Jumat, 21 November 2025 | 17.30 WIB
Belanja Pemerintah Baru Terserap 71 Persen, Mana yang Masih Melempem?
<p>Ilustrasi. Foto udara alat berat beroperasi di lokasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Yogyakarta-Ambarawa seksi 6 Ruas Ambarawa-Bawen, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Belanja pemerintah pusat telah terealisasi Rp1.879,6 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tumbuh 2,45% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.834,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pemerintah perlu mengakselerasi belanja dalam 2 bulan terakhir guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, penyerapan belanja pusat baru 70,6% dari target APBN 2025 sejumlah Rp2.663,4 triliun.

"Ini yang kita lakukan, mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar-benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi," katanya, dikutip pada Jumat (21/11/2025).

Suahasil menyampaikan pemerintah memiliki 2 pos belanja, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) dan non K/L. Untuk belanja K/L, realisasinya sudah Rp961,2 triliun, atau 75,4% dari target Rp1.275,6 triliun.

Belanja K/L berasal dari belanja pegawai yang terealisasi Rp262,7 triliun, atau 86,2% dari target. Kemudian, belanja barang, seperti program pendidikan, beasiswa LPDP, kesehatan, penyaluran makanan bergizi gratis (MBG) dan bantuan subsidi upah (BSU), terealisasi Rp344,9 triliun atau 72,3% dari target.

"Belanja pegawai on track karena sifatnya pembayaran bulanan. Belanja barang memang sejak April meningkat konsisten. Kalau diingat belanja barang ini salah satu yang terdampak ketika efisiensi di awal tahun," jelas Suahasil.

Sisanya, belanja modal terealisasi Rp206,4 triliun, atau 59,9% dari target. Contohnya, untuk pembayaran kontrak pengadaan belanja infrastruktur, peralatan dan mesin. Kemudian, belanja bansos realisasinya mencapai Rp147,2 triliun, atau 98,6% dari target.

"Belanja modal [penyalurannya] masih di bawah yang tahun lalu karena 2 faktor. Pertama, pada 2024 ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur kala itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua, seperti biasa belanja modal biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," jelas Suahasil.

Sementara itu, pos belanja non-K/L terealisasi Rp918,4 triliun atau 66,2% dari target APBN senilai Rp1.387,8 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.