BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) ditargetkan terus bertambah setiap pekan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan saat ini hanya 2% SPPG atau dapur gizi yang sudah memiliki SLHS. Ke depan, seluruh SPPG ditargetkan sudah memiliki SLHS.
"Kami menargetkan dalam waktu 1 bulan ke depan seluruh dapur gizi akan memiliki SLHS. Prosesnya kami lakukan sesuai standar, bukan sekadar formalitas," ujar Dadan, dikutip pada Senin (13/10/2025).
Dadan mengatakan saat ini banyak SPPG yang sedang mengajukan SLHS kepada dinas kesehatan setempat. Dinas kesehatan akan melakukan penilaian dan verifikasi atas pengajuan SLHS tersebut.
"Kami ingin memastikan semua dapur betul-betul memenuhi syarat sanitasi, higienitas, dan keamanan pangan," ujar Dadan.
Guna mempercepat proses sertifikasi, BGN meminta Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan di daerah, serta BPOM untuk melakukan pelatihan dan inspeksi terhadap SPPG.
Tak hanya harus memiliki SLHS, setiap SPPG juga harus memiliki sistem uji rapid test makanan hingga alat sterilisasi food tray.
"Semua dapur gizi harus memenuhi empat standar utama: pemenuhan angka kecukupan gizi, keseimbangan menu, sanitasi dan higienitas, serta keamanan pangan. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban," ujar Dadan.
Sebagai informasi, MBG merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki porsi besar dalam belanja APBN. Pada tahun ini, realisasi belanja negara untuk MBG diperkirakan mencapai Rp99 triliun.
Adapun anggaran yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk mendanai pelaksanaan MBG pada tahun depan mencapai Rp335 triliun, jauh melampaui alokasi anggaran MBG pada tahun ini yang senilai Rp171 triliun.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
