BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kemenko Pemberdayaan Masyarakat meyakini anggaran perlindungan sosial (perlinsos) berpotensi naik menjadi Rp1.000 triliun pada tahun depan.
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perlinsos senilai Rp508,2 triliun. Namun, anggaran tersebut bisa naik menjadi Rp1.000 triliun melalui efisiensi pada pos belanja lain.
"Idealnya dengan efisiensi, dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran kita bisa yakin tahun kedua ini Rp1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat," ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, dikutip pada Sabtu (1/11/2025).
Menurut Cak Imin, selama ini pemanfaatan anggaran perlinsos baru berfokus pada bantuan-bantuan jangka pendek atau karitatif seperti bansos. Ke depan, perlinsos harus mengedepankan bantuan produktif yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan paradigma baru tersebut, bantuan-bantuan yang disalurkan sebagai perlinsos harus memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan bangsa yang berdikari.
"Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat," ujar Cak Imin.
Oleh karena itu, Cak Imin meminta setiap kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan.
Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang termuat dalam Inpres 8/2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"K/L serta pemda harus terus bersinergi agar pemberdayaan maksimal, pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada," ujar Cak Imin. (dik)
