BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak berencana memungut pajak baru ataupun mengerek tarif pajak demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya mengaku saat ini sedang fokus untuk menerapkan kebijakan fiskal yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan pajak yang ketat justru berpotensi menimbulkan sentimen negatif masyarakat dan melemahkan perekonomian.
"Saya enggak akan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Santai aja dulu. Jadi saya ciptakan dulu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat sehingga dengan kondisi yang ada pajaknya lebih tinggi," ujarnya dalam acara Squawk Box, Jumat (10/10/2025).
Menurut kalkulasi Purbaya, pemerintah perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke level 6%. Ketika perekonomian meningkat, maka penerimaan negara, termasuk setoran pajak, juga makin besar.
Dia menilai penerimaan pajak juga berpotensi meningkat seiring dengan penerapan sistem administrasi terintegrasi seperti coretax. Oleh karena itu, dia berharap sistem tersebut bisa segera berfungsi efektif dan efisien.
"Dengan sistem yang lebih efisien dan cepat, dari situ nanti baru saya lihat apakah perlu ekstensifikasi. Intensifikasi mungkin dalam jangka pendek, tidak, karena akan menimbulkan keributan. Anda mau dinaikan tarif pajaknya? Enggak mau kan?" kata Purbaya.
Selain meramu kebijakan fiskal yang memadai, Purbaya berencana meninjau sekaligus mengarahkan kebijakan daerah. Menurutnya, pemda perlu didorong melakukan optimalisasi kebijakan maupun anggaran, supaya dampaknya dirasakan seluruh masyarakat.
Dengan menjalankan strategi di atas, dia meyakini perekonomian bisa segera membaik sehingga kemakmuran rakyat meningkat. Kendati demikian, dia mengakui mengeksekusi rencana dan langkah tersebut bukanlah suatu yang gampang.
"Kalau hitungan saya adalah sekalinya kita tumbuh di atas 6% atau lebih, Anda dipajakin juga senang. Kenapa? Uang Anda juga sudah banyak sekali. Jadi happy. Selama Anda yakin juga uangnya enggak dikorup di tempat kami," tegas Bendahara Negara. (dik)
