KEBIJAKAN PEMERINTAH

Luhut: Regulasi Rumit Jadi Beban Ekonomi

Redaksi DDTCNews
Jumat, 12 September 2025 | 11.30 WIB
Luhut: Regulasi Rumit Jadi Beban Ekonomi
<p>Ilustrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai regulasi yang rumit dapat menjadi beban dan penghambat pertumbuhan ekonomi.

Luhut mengatakan pertumbuhan ekonomi membutuhkan dunia usaha yang juga berkembang. Oleh karena itu, deregulasi harus dijalankan secara konsisten agar sektor manufaktur bergerak dinamis.

"Regulasi yang rumit hanya menjadi beban, sementara kepastian hukum, keterbukaan, dan transparansi justru kunci menumbuhkan kepercayaan, baik dari pelaku usaha dalam negeri maupun dari investor luar negeri," katanya melalui Instagram, dikutip pada Jumat (12/9/2025).

Luhut mengatakan dinamika perekonomian global telah menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah yang benar-benar berdampak pada masyarakat.

Bukan hanya tercatat dalam angka pertumbuhan ekonomi, setiap kebijakan juga harus dirasakan nyata dalam keseharian, yakni membuka lapangan kerja, mendorong pemerataan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Dia menjelaskan DEN terus bekerja untuk mendukung deregulasi kebijakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan publik. Baru-baru ini, DEN juga telah mengundang sejumlah ekonom untuk meminta masukan guna memperkaya analisis dan memperkuat strategi DEN, yang nantinya bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga menekankan pentingnya pertumbuhan dunia usaha," ujar Luhut.

Sebelumnya, Luhut sempat menyampaikan telah diberikan tugas oleh Prabowo untuk melakukan deregulasi terhadap aturan yang tidak tepat dan membebani pelaku usaha. Bersama Kemenko Perekonomian, DEN tengah mencari solusi konkret terhadap berbagai kendala regulasi.

Sebab, data menunjukkan 86% pelaku usaha masih menganggap regulasi sebagai hambatan utama. Mengutip laporan World Bank, Indonesia juga masih tertinggal dalam aspek regulasi kesiapan bisnis dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, dan Filipina. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.