BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan perjanjian kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan diteken pada 23 September 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berupaya mempercepat penandatanganan kemitraan perdagangan dengan Uni Eropa, yang akan menunjukkan komitmen Indonesia di kancah global.
"IEU-CEPA direncanakan akan ditandatangani pada 23 September 2025 mendatang," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (7/9/2025).
Perundingan IEU-CEPA sudah memasuki tahun ke-10. Pihak yang terlibat dalam perundingan saat ini sedang mencapai finalisasi isu-isu teknis, fine-tuning, dan menyusun kerangka waktu yang sesuai untuk mencapai tahap ratifikasi IEU-CEPA.
Pemerintah meyakini implementasi perjanjian IEU-CEPA nantinya dapat menciptakan stabilitas dan memperluas akses pasar. Kemudian, perjanjian ini juga dapat memperkuat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan membangun kemitraan strategis.
Selain IEU-CEPA, Airlangga menyampaikan pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Sementara di dalam negeri, pemerintah tengah mendorong percepatan proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya ialah rencana pembangunan giant sea wall sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim. Ke depan, pemerintah juga akan menawarkan potensi berinvestasi di PSN.
"Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa," kata Airlangga.
Lebih lanjut, dia juga menyampaikan pemerintah mengarahkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat perekonomian. Mulai dari program revitalisasi industri padat karya, stimulus sektor pariwisata, insentif pajak, bantuan subsidi upah, hingga membuka kesempatan magang di industri selama 6 bulan.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia.
"Pemerintah akan memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, serta menjaga stabilitas makro agar iklim usaha semakin kondusif," ucap Airlangga. (dik)
