BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Aksi demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah dan DPR telah terjadi sejak 25 Agustus 2025. Gelombang demonstrasi ini kemudian membesar dan meluas hingga ke berbagai daerah.
Dalam suasana demonstrasi tersebut, beberapa influencer muda seperti Andovi Da Lopez, Fathia Izzati, Jerome Polin, dan Salsa Erwin merumuskan beberapa poin desakan kepada pemerintah bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat. Desakan itu terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Agenda reformasi pajak yang lebih adil menjadi salah satu tuntutan jangka panjang yang mereka ajukan.
"Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil," bunyi keterangan pada tuntutan soal reformasi pajak, dikutip pada Kamis (4/9/2025).
Sejak diluncurkan pada 1 September 2025, 17+8 Tuntutan Rakyat langsung ramai dibahas di berbagai platform media sosial serta menjadi sebuah gerakan. Poin-poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat juga ikut disuarakan oleh pendemo di berbagai aksi demonstrasi.
Saat perwakilan pendemo akhirnya diundang masuk ke gedung DPR, kemarin, 17+8 Tuntutan Rakyat kembali dibacakan. Dari 12 orang yang dipersilakan bicara di depan pimpinan DPR, 7 orang di antaranya juga menyinggung kebijakan pajak.
Salah satu mahasiswa perwakilan demonstran yang berbicara adalah Ketua Umum PP HMI Bagas Kurniawan. Dia menyuarakan keberlanjutan reformasi perpajakan secara lebih adil.
"Karena perpajakan harus adil. Jangan seperti yang dikomunikasikan di media-media, kalangan-kalangan atas mendapatkan amnesti, [sedangkan] kalangan-kalangan bawah mendapatkan kenaikan pajak. Ketika rakyat marah, maka disebut ada provokator. Tidak, ini adalah mewakili aspirasi rakyat," katanya.
Sementara itu, perwakilan dari PP KAMMI mendorong pemerintah dan DPR mengevaluasi sistem pajak penghasilan yang berlaku. Sistem pajak progresif harus dipastikan adil bagi semua lapisan masyarakat untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.
Semua aspirasi dan tuntutan mahasiswa tersebut diterima oleh 3 pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Pada pertemuan ini, Dasco meminta maaf atas kekeliruan dan kekurangan DPR sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa hal yang menjadi perhatian publik, termasuk soal tunjangan bagi anggota DPR. Meski demikian, dia tidak memberikan tanggapan spesifik soal tuntutan reformasi pajak.
Menurutnya, tuntutan soal reformasi pajak dapat mahasiswa sampaikan secara langsung kepada pemerintah. Melalui komunikasi via Whatsapp, dia mengaku sudah mengatur jadwal agar mahasiswa bertemu dengan pihak pemerintah, hari ini.
"Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerja sama antara DPR dan pemerintah seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, RUU Perampasan Aset, serta tuntutan pengurangan pajak-pajak," kata Dasco.
Sebelumnya, kalangan buruh sudah lebih dulu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada pertemuan dengan Prabowo, buruh juga menyerukan reformasi pajak yang antara lain mencakup penghapusan pajak atas penghasilan berupa tunjangan hari raya (THR) serta pencairan pesangon, manfaat pensiun, atau jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus.
Di depan buruh, Prabowo sempat menyatakan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi pajak. (dik)
