Meski Deflasi, Kemenkeu Sebut Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai daya beli masyarakat masih terjaga meski indeks harga konsumen sempat mengalami deflasi.

Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan deflasi utamanya disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025. Selain itu, deflasi juga diakibatkan oleh perbaikan produktivitas pertanian sehingga harga pangan terjaga.

"Masalah daya beli, kalau kita ingin lihat masyarakat yang membeli, terutama masyarakat kelas bawah, dia belinya banyak makanan. Harga pangan, inflasi pangan, terjaga sangat-sangat rendah dalam 5 bulan 6 bulan terakhir," katanya dalam sebuah talk show, dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

Indeks harga konsumen sempat mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025 lalu. Ini merupakan deflasi pertama sejak yang terjadi dalam 25 tahun terakhir atau sejak Maret 2000.

Sedangkan secara bulanan, deflasi tercatat pada Januari 2025 sebesar 0,76%, Februari 2025 sebesar 0,48%, serta Mei 2025 sebesar 0,37%.

Febrio mengatakan deflasi tidak selalu berarti daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Sebab, deflasi tersebut utamanya berasal dari komponen harga diatur pemerintah (administered price).

Menurutnya, komponen yang lebih mencerminkan daya beli masyarakat adalah inflasi inti. Dalam beberapa bulan terakhir, komponen ini masih konsisten mengalami inflasi sekitar 2% yang antara lain dipengaruhi oleh harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan minyak goreng.

"Kalau kita lihat untuk daya beli, kita lihatnya harusnya namanya inflasi inti karena itu inflasi yang kenanya adalah orang untuk beli baju, untuk makan, lalu untuk jalan-jalan," ujarnya.

Febrio menambahkan pemerintah juga kembali memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada momentum libur sekolah pada Juni-Juli 2025, pemerintah menyiapkan 5 kebijakan stimulus ekonomi.

Pertama, diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket angkutan laut sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% atas tiket pesawat.

Kedua, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 guna meningkatkan aktivitas perjalanan. Diskon tarif tol yang diberikan selama 2 bulan tersebut adalah sebesar 20%.

Ketiga, pemerintah akan mempertebal bantuan sosial dengan menambah bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan diberikan pada Juni dan Juli.

Keempat, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300.000 per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum.

Kelima, pemerintah akan memberikan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% selama 6 bulan bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya. (dik)