BERITA TERKINI
Siswa menyantap hidangan saat program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) khusus guna mempercepat perluasan cakupan program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan penerbitan perpres ini diperlukan karena Prabowo menyaksikan masih banyak pihak yang belum menikmati MBG. Padahal, program tersebut sudah berjalan selama lebih dari 5 bulan.
"Pak Presiden setiap kali ke daerah merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima MBG dibanding yang terima. Makanya kita membutuhkan percepatan," ujar Dadan, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).
Pada awal implementasinya, program MBG dilaksanakan dengan melibatkan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada 1.295 SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Untuk mencapai target penyaluran program MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, BGN perlu mendirikan 30.000 SPPG di seluruh provinsi di Indonesia.
"Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.
Guna mempercepat pembangunan dan operasional SPPG, BGN bakal berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, hingga pihak swasta.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan program MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat mencapai Rp171 triliun. Menurut Dadan, dana tersebut perlu diperlukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi para penerima manfaat.
"Intervensi perlu dilakukan agar dihasilkan generasi yang pintar-pintar karena seribu hari pertamanya optimal dan pertumbuhan fisiknya baik. Dengan populasi yang besar, otomatis akan membutuhkan dana yang besar," kata Dadan.
Anggaran MBG berasal dari APBN 2025. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
