BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN).
Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus diangkat paling lambat Juni, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus diangkat paling lambat Oktober.
"Kementerian/lembaga (K/L) dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, dikutip pada Sabtu (22/03/2025).
Persyaratan yang harus dituntaskan sebelum K/L dan pemda bisa mengangkat CPNS dan PPPK antara lain, pertama, sudah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi, dan dinyatakan lulus.
Kedua, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) atas CPNS yang hendak diangkat. Ketiga, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK/NIPPPK atas PPPK yang hendak diangkat.
Keempat, instansi  telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS/NI PPPK diterima PPK. Kelima, CASN telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.
Keenam, instansi telah menyiapkan anggaran sarana dan prasaran untuk mengangkat CASN. "K/L dan pemda yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian," kata Rini.
Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perintah percepatan pengangkatan CASN harus segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak pada proses administrasi dan anggaran.
"Pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM/BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Makin cepat diselesaikan, makin baik," kata Tito. (sap)
