Kemenkeu: Lebih dari 2.000 Wajib Pajak Jadi Sasaran Pengawasan Bersama

JAKARTA, DDTCNews - Unit eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melaksanakan upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan joint program terhadap lebih dari 2.000 wajib pajak.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan joint program merupakan salah satu inisiatif strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menekan kesenjangan pajak (tax gap).

"Joint program antara eselon I Kemenkeu, ada lebih dari 2.000 wajib pajak sudah diidentifikasi. Kami akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan penerimaan," katanya, Kamis (13/3/2025).

Sebagai informasi, World Bank mencatat tax gap Indonesia sudah mencapai 6,4% dari PDB. Secara terperinci, tax gap dimaksud timbul akibat compliance gap sebesar 3,7% dari PDB dan policy gap sebesar 2,7% dari PDB.

Selain joint program, lanjut Anggito, inisiatif strategis lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintah ialah memajaki transaksi elektronik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kemudian, pemerintah juga akan terus mengembangkan digitalisasi sistem administrasi untuk mengurangi praktik penyelundupan serta mengurangi peredaran rokok dengan cukai palsu dan cukai salah peruntukan.

"Kami juga mengintensifikasi penerimaan negara, khususnya yang berasal dari batu bara, nikel, timah, bauksit, dan sawit. Kami akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif, layering, dan harga batu bara acuan (HBA)," ujar Anggito.

Terakhir, pemerintah juga akan melakukan intensifikasi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas layanan-layanan premium dari kementerian/lembaga. Simak Tangani PNBP, Kemenkeu akan Bentuk Dua Direktorat Baru

"Untuk sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan, kami coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan," tutur Anggito. (rig)