Sumbang Pemikiran, DDTC Akhirnya Luncurkan Buku PPN Edisi Kedua

JAKARTA, DDTCNews - DDTC resmi meluncurkan buku berjudul Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai Edisi Kedua dalam acara Addressing Tax Challenges, Optimizing Business in 2025 di Nuanza Hotel & Convention pada hari ini, Rabu (26/2/2025).

Buku ke-34 DDTC tersebut disusun oleh Founder DDTC, yaitu Darussalam dan Danny Septriadi bersama Senior Manager DDTC Khisi Armaya Dhora dan Senior Tax Expert DDTC Atika Ritmelina Marhani. 

“Penyusunan buku ini cukup panjang prosesnya karena harus menyesuaikan dengan dinamika kebijakan PPN. Buku ini kami harapkan bisa memberikan pemahaman yang kompregensif mengenai ketentuan PPN," kata Darussalam.

Darussalam juga berharap buku PPN edisi kedua dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para pelaku usaha, akademisi hingga pembuat kebijakan sehingga dapat memahami perkembangan sistem PPN hingga saat ini.

Selain wujud nyata dari komitmen sharing knowledge, penerbitan buku juga bagian dari pelaksanaan beberapa misi DDTC, yaitu turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan pajak dan mengeliminasi informasi asimetris.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu nilai perusahaan, yaitu Contribution to Tax Society. DDTC berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat perpajakan dengan menghasilkan pemikiran perpajakan, serta membagikannya ke setiap kolega dan masyarakat luas.

Perlu diketahui, DDTC sebelumnya telah menerbitkan buku PPN edisi pertama pada 2018. Dalam kurun waktu 2019 - 2024, lanskap PPN ternyata mengalami perubahan signifikan, terutama dengan adanya 2 kali amandemen UU PPN melalui UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Oleh karena itu, buku PPN edisi kedua memuat seluruh perubahan ketentuan PPN. Pembaruan yang paling terlihat ialah adanya penyesuaian kategori non-objek pajak, tarif PPN dan administrasi PPN, serta peraturan pelaksanaannya antara lain PP 44/2022 dan PP 49/2022.

Tak hanya itu, buku PPN edisi kedua juga memuat perubahan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dengan memperbarui isi terkait dengan PMK 81/2024 mengenai sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system).

Selanjutnya, cakupan analisis studi komparasi dalam buku PPN edisi kedua juga lebih luas. Di dalamnnya, terdapat studi komparasi implementasi PPN di berbagai negara, termasuk reformasi PPN di negara-negara Teluk (GCC VAT Framework Agreement 2018), serta perkembangan PPN di negara dengan populasi menua (ageing population), seperti Jepang.

Dari segi pembabakan, struktur utama buku PPN edisi pertama tetap dipertahankan. Namun, terdapat tambahan pembahasan, seperti penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPN dalam bab Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyerahan yang dibebaskan PPN dalam bab Ruang Lingkup PPN, dan gagasan perihal restitusi PPN di Indonesia.

Lebih lanjut, buku PPN edisi kedua tersebut juga dikemas secara praktis dan relevan bagi Anda yang ingin memahami perkembangan terbaru dalam sistem PPN, baik di Indonesia maupun dalam lingkup internasional.

Bagi profesional pajak, akademisi, maupun pelaku bisnis yang ingin mendalami PPN, buku PPN edisi kedua sudah dapat dipesan secara bundling dengan buku DDTC lainnya atau dengan berlangganan Perpajakan DDTC Premium selama 1 tahun. (rig)