BERITA TERKINI
Petugas membagikan makanan gratis kepada siswa di SDN Sirahcai, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/11/2024). Untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan memanfaatkan bahan baku lokal yang dipasok dari 27 kabupaten/kota di wilayahnya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Anggaran makan bergizi gratis (MBG) ditetapkan hanya senilai Rp10.000 per anak per hari. Nilai tersebut ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas.
Prabowo mengatakan awalnya pemerintah akan mengalokasikan anggaran MBG senilai Rp15.000 per anak per hari. Namun, nominal tersebut tidak mungkin dicapai karena keterbatasan anggaran.
"Kita ingin Rp15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo, Sabtu (30/11/2024).
Menurut Prabowo, kebanyakan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah memiliki 3 hingga 4 anak. Dengan demikian, keluarga tersebut bakal menerima bantuan dalam bentuk MBG senilai Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari.
"Kalau 1 bulan ini bisa Rp2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bansos lainnya termasuk program keluarga harapan (PKH) dan bantuan-bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh sudah sangat maksimal untuk saat ini," ujar Prabowo.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk melaksanakan program MBG. Program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional.
Badan baru ini tersebut memiliki 1 tugas, yakni melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Pemenuhan gizi nasional dilaksanakan atas peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
Merujuk pada Nota Keuangan APBN 2025, program makan bergizi gratis diklaim bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% dan menyerap sekitar 820.000 tenaga kerja di daerah. (sap)
