WNI Tinggal di Luar Negeri, Sudah Pasti Jadi Subjek Pajak LN?

JAKARTA, DDTCNews – Warga negara indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri tidak secara otomatis menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). Hal ini lantaran ada persyaratan yang harus dipenuhi agar WNI dapat dikategorikan sebagai SPLN.

Syarat WNI yang dikategorikan sebagai SPLN diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.d UU Cipta Kerja. Merujuk pasal tersebut, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar WNI dikategorikan sebagai SPLN. Simak Apa Itu SPLN?

“SPLN adalah WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan ... yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK),” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh s.t.d.d UU Cipta Kerja, dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Perincian syarat WNI sebagai SPLN pun telah diatur dalam Pasal 3 PMK 18/2021. Merujuk pasal tersebut, selain berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar WNI dikategorikan sebagai SPLN.

Pertama, WNI menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) negara atau yurisdiksi lain. Pemenuhan syarat ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili (SKD) atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain.

Kedua, WNI memenuhi persyaratan lainnya. Syaratnya, yakni telah menyelesaikan kewajiban pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi SPDN, serta telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi SPLN yang diterbitkan oleh dirjen pajak.

Dua syarat tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, ada pula 3 syarat lain yang berlaku secara berjenjang. Pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan.

Kedua, memiliki pusat kegiatan utama (PKU) yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/atau sosial di luar Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan melalui 3 hal, yakni: 

1. suami atau isteri, anak-anak, dan/atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia;
2. sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau
3. menjadi anggota organisasi keagamaan, endidikan, sosial, dan/atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat;

Ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Ketiga syarat tersebut dipenuhi secara berjenjang yang mana syarat bertempat tinggal di luar negeri harus dipenuhi.

Apabila WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi syarat bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan kedua dan ketiga.

Namun, apabila WNI yang bersangkutan memenuhi syarat bertempat tinggal di luar negeri sekaligus syarat bertempat tinggal di Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka kedua (PKU di Luar Indonesia).

Jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratan ketiga. Akan tetapi, jika WNI tersebut ternyata memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan ketiga.

Nah, WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN inilah yang akan dikategiorikan sebagai SPLN. Adapun WNI tersebut akan diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia.

Selain itu, WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN bisa mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak nonefektif (WP NE). Permohonan itu dapat diajukan melalui KPP/KP2KP /saluran tertentu.

Permohonan untuk ditetapkan sebagai WP NE tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan niat sebagai SPLN dan kewajiban perpajakannya telah terpenuhi.

Meski telah ditetapkan sebagai WP NE, WNI yang bersangkutan tetap harus memenuhi persyaratan sebagai SPLN dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Pemenuhan syarat itu dilakukan dengan mengajukan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi SPLN.

Adapun penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh Pasal 26 atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sementara itu, atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia. (sap)