BERITA TERKINI
Pengelolaan keuangan negara melalui APBN.
JAKARTA, DDTCNews - Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai cenderung stagnan dari tahun ke tahun, padahal target dan bobot pengelolaan APBN makin besar dan cakupan stakeholder-nya makin luas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target APBN pada 2025 dan 2026 terus meningkat. Begitu pula transaksi harian pengelolaan keuangan negara dan stakeholder seperti wajib pajak yang diurus makin banyak.
"APBN kita itu tiap tahun meningkat, dan kaitannya dengan anggaran Kemenkeu yang relatif stagnan ini, menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak earmarking terhadap volume APBN," katanya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Senin (14/7/2025).
Sri Mulyani mencontohkan target penerimaan negara pada 2025 dipatok Rp3.004 triliun, naik 2,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, realisasi belanja negara ditargetkan Rp2.701,4 triliun, naik 2,34%.
Dalam APBN 2025, transfer ke daerah juga naik 0,62% menjadi Rp919,8 triliun; pembiayaan utang, naik 1,28% menjadi Rp775,9 triliun; dan pengelolaan aset negara ditargetkan Rp13.692 triliun, atau naik 7,57%.
Tidak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, unit vertikal Kemenkeu juga mengurus transaksi harian yang cukup jumbo. Contoh, Kemenkeu mengurus data faktur pajak hingga 2,3 juta per hari, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga 22.894 dokumen, dan mengecek dokumen pabean sebanyak 39.680 dokumen per hari.
"Jumlah rata-rata transaksi yang kami kelola, faktur pajak lebih dari Rp2,3 juta. Ini transaksi harian, bukan bulanan. Jadi, setiap hari sampai 2,3 juta faktur," tutur Sri Mulyani.
Selanjutnya, dia menuturkan cakupan stakeholder Kemenkeu juga terus bertambah. Pada 2025, terdapat 82,23 juta wajib pajak yang terdaftar. Jumlah itu lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya sebanyak 80,11 juta.
Kemudian, ada tambahan kementerian/lembaga menjadi sebanyak 99 K/L, dari awalnya sebanyak 86 K/L pada 2024. Selain itu, Kemenkeu turut mengurus 546 pemda, 75.266 desa, 19.439 satker, dan 148.000 eksportir atau importir.
"Kemenkeu harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sambil mengelola seluruh universe APBN," tutur Sri Mulyani.
Berkaca pada bobot pengelolaan dan target yang kian meningkat, Kemenkeu meminta tambahan anggaran untuk mengelola APBN 2026. Awalnya, pagu indikatif Kemenkeu dipatok Rp47,13 triliun. Lalu, Kemenkeu mengusulkan pagu tambahan Rp4,88 triliun sehingga totalnya menjadi Rp52,02 triliun. (rig)
