BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Penyatuan berbagai aplikasi pajak ke dalam sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) menjadi topik salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (27/3/2024).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan seluruh aplikasi pajak yang selama ini terpisah-pisah akan dipusatkan dalam sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS).
"Harapannya, sentralisasi aplikasi ini memberikan kemudahan, baik bagi wajib pajak maupun DJP selaku fiskus. Kemudahan itu bisa meningkatkan efisiensi kerja,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti.
Sejauh ini, wajib pajak mengenal beragam aplikasi pajak yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak (DJP) antara lain seperti e-registration, e-bupot, e-filing, dan lain sebagainya. Ke depan, seluruh aplikasi tersebut akan disatukan dalam CTAS.
Dari sentralisasi aplikasi pajak tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan menjadi lebih baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sebagai informasi, CTAS akan mulai digunakan sebagai pengganti dari sistem saat ini, yaitu SIDJP mulai 1 Juli 2024. Selain soal aplikasi pajak, ada pula ulasan terkait dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas THR, realisasi restitusi pajak, hingga pelaporan SPT Tahunan.
Guna memastikan kelancaran implementasi CTAS pada pertengahan tahun ini, DJP berencana untuk melakukan functional and integration test, non functional test, user acceptance test, operational acceptance test, initial deployment, dan national deployment.
Untuk tahapan functional and integration test, nonfunctional test, dan user acceptance test, DJP akan melakukan uji coba sebelum implementasi sistem secara menyeluruh.
Sementara itu, operational acceptance test, initial deployment, dan national deployment merupakan tahapan implementasi dan peluncuran sistem ke pengguna akhir. (DDTCNews)
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan realisasi restitusi pajak telah mencapai Rp70,6 triliun hingga 15 Maret 2023.
Rinciannya, realisasi restitusi pajak pada Januari 2024 yang mencapai Rp30,9 triliun atau meningkat 182,67% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pada Februari 2024, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 26,6 triliun, meningkat 3,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, hingga 15 Maret 2024, realisasi pengembalian pajak mencapai Rp13,1 triliun. (kontan.co.id)
Penghitungan PPh atas tunjangan hari raya (THR) tidak bisa dipisah dengan gaji bulanan. Oleh karena itu, dengan skema tarif efektif rata-rata (TER), ada potensi pemotongan PPh Pasal 21 lebih besar pada bulan atau masa pajak tersebut.
Contact center DJP mengatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur.
Penghasilan yang dimaksud termasuk seluruh gaji, THR, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (3) PMK 168/2023.
“Atas penghasilan dari THR tersebut silakan digabungkan dengan gaji dan penghasilan lain di masa pajak yang sama saat menerimanya, kemudian dikalikan dengan TER sesuai kategorinya (Lampiran PP 58/2023),” tulis Kring Pajak. (DDTCNews)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyebut Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) akan menggelar ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) A sebanyak 3 kali dan USKP B sebanyak 1 kali sepanjang 2024.
Kepala PPPK Erawati mengatakan penyelenggaraan USKP A memang diprioritaskan oleh karena tingginya kebutuhan atas ujian sertifikasi pada tingkatan tersebut.
"USKP A diprioritaskan karena memang kebutuhan dan peminatan tinggi. Tahun 2024 untuk B akan dilakukan 1 kali. Ke depan, USKP akan dilakukan reform agar lebih mudah, lebih transparan, dan lebih pasti," katanya. (DDTCNews)
DJP terus menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan data otoritas pajak, terdapat 19,27 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPT Tahunan 2023.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP terus mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya tersebut sebelum batas waktu. DJP juga menggencarkan sosialisasi di berbagai saluran komunikasi kepada wajib pajak.
"Kami menguatkan saluran-saluran yang dapat kami sampaikan untuk berkomunikasi dengan wajib pajak," katanya. (DDTCNews)
