BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: freepik)
JAKARTA, DDTCNews - PMK 168/2023 turut memuat ketentuan pengurangan yang diperbolehkan bagi pensiunan untuk menghitung penghasilan neto serta penghasilan kena pajak.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PMK 168/2023, penghasilan neto merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
“Penghasilan bruto … bagi pensiunan meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b [ penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya],” bunyi penggalan Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 168/2023.
Adapun berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) PMK 168/2023, ada 2 aspek pengurangan yang diperbolehkan bagi pensiunan. Pertama, biaya pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh).
Kedua, zakat atau sumbangan keagamaan bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pembayar uang pension berkala kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Adapun besarnya biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai paling banyak Rp2,4 juta setahun atau paling banyak Rp200.000 sebulan.
Jika pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun.
Sebagai informasi kembali, pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya—termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya—yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Imbalan itu berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. (kaw)
