BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews - Realisasi belanja pemerintah daerah baru mencapai Rp928,44 triliun atau 72,64% dari yang ditargetkan dalam APBD senilai Rp1.278,15 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat mayoritas realisasi belanja APBD merupakan belanja pegawai, yaitu senilai Rp335,92 triliun. Belanja pegawai tumbuh 1,5% berkat adanya tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Sementara itu, realisasi belanja modal hanya Rp125,15 triliun. "Belanja modal ini cukup baik karena tumbuh dobel digit sebesar 13%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (18/12/2023).
Pertumbuhan belanja modal sebesar 13% lebih didorong oleh belanja alat kantor dan rumah, belanja modal jalan dan jembatan, serta pembangunan gedung.
Lebih lanjut, realisasi belanja barang dan jasa tercatat Rp258,24 triliun, tumbuh 4,1% dibandingkan dengan realisasi pada November tahun lalu. Belanja barang dan jasa tumbuh karena kenaikan belanja barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinas.
Apabila diperinci berdasarkan fungsinya, kebanyakan belanja pemda adalah untuk belanja kesehatan. Realisasi belanja kesehatan tercatat Rp155,86 triliun.
Sementara itu, belanja perlindungan sosial oleh pemerintah daerah hingga November 2023 hanya senilai Rp9,68 triliun.
"Belanja perlindungan sosial di daerah masih sangat kecil dibandingkan pusat yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun," tutur Sri Mulyani. (rig)
