BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN mengalami defisit senilai Rp0,7 triliun hingga Oktober 2023. Angka tersebut setara 0,003% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini menjadi yang pertama kali sepanjang 2023 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan APBN terus dilakukan secara akuntabel. Defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp2.240,8 triliun.
"Keseimbangan primer kita masih surplus Rp365,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (24/10/2023).
Selanjutnya, dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.572,2 triliun sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp668,5 triliun.
Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Adapun outlook defisit hingga akhir tahun hanya Rp486,4 triliun atau 2,3% PDB.
Menkeu menyebut pendapatan negara hingga Oktober 2023 yang senilai Rp2.240,1 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 2,8% dan setara 90,9% dari target. Dia mencatat pendapatan negara ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.744,6 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1/523,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp220,8 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp494,2 triliun.
Dia berharap jajarannya terus berupaya menggenjot pendapatan negara hingga akhir tahun. Alasannya, outlook pendapatan negara hingga akhir tahun adalah mencapai Rp2.737,2 triliun.
Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut realisasinya senilai Rp2.240,8 triliun atau 73,2% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.572,2 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp668,5 triliun.
"Kita perkirakan belanja negara on track di sisa 2 bulan ke depan," ujarnya. (sap)
