BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Mei 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 164,3%.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga Mei 2025 senilai Rp349,4 triliun. Realisasi penarikan utang pemerintah tersebut dinilai masih on-track di tengah dinamika pasar keuangan.
"Strategi pembiayaan kita dijalankan secara fleksibel, terukur, mencakup aspek waktu, instrumen, dan komposisi mata uang," katanya, dikutip pada Kamis (19/6/2025).
Thomas mengatakan pembiayaan anggaran secara keseluruhan hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp 324,8 triliun. Selain pembiayaan utang, ada pula pembiayaan nonutang senilai minus Rp24,5 triliun.
Dia menjelaskan pembiayaan anggaran tersebut masih sejalan dengan langkah mitigasi risiko pada APBN 2025. Sebab, pemerintah juga telah memiliki strategi pembiayaan anggaran di tengah dinamika pasar keuangan.
Mitigasi risiko dalam pemenuhan pembiayaan utang ini antara lain melalui pengadaan pembiayaan utang secara prudent, fleksibel, oportunistik, dan terukur yang mencakup aspek timing, sizing, instrumen, dan currency mix. Selain itu, pemerintah juga melakukan prefunding dan menyiapkan cash buffer yang memadai.
Dengan berbagai upaya tersebut, Thomas menyebut instrumen surat utang Indonesia masih menjadi pilihan menarik bagi investor di tengah ketidakpastian global.
"Meskipun volatilitas di pasar sangat besar, keadaan global tidak baik, performa dari obligasi pemerintah tetap baik dan ini menunjukkan kepercayaan terhadap fiskal kita," ujarnya.
Hingga Mei 2025, APBN tercatat mengalami defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09% terhadap PDB. Angka itu setara 3,4% dari yang direncanakan pemerintah senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Defisit ini terjadi karena pendapatan negara senilai Rp995,3 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.
Pendapatan negara yang senilai Rp995,3 triliun tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp806,2 triliun. Angka ini terdiri atas penerimaan pajak Rp683,3 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun. Adapun untuk PNBP, telah terealisasi senilai Rp188,7 triliun.
Adapun untuk belanja negara yang senilai Rp1.016,3 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah Rp322 triliun. (dik)
